Universitas NU, Berakar Nilai Pesantren, Membangun Kultur Ilmiah

NU Online. Perguruan tinggi Islam di Indoensia masih menyimpan pertanyaan. Sumber dan arah pendidikan sering terasa jauh dari idealisme pendidikan tinggi Islam. Sebagian terlalu liar sehingga melunturkan nuansa keislamannya, sebagian yang lain terlalu kolot dan tidak ramah. Lalu bagaimana dengan Perguruan Tinggi NU? Adakah revitalisasi atau adaptasi pendidikan model pesantren yang lazim di NU? Apa yang harus dilakukan para kader potensial NU untuk mewujudkan semua ini? Berikut hasil perbincangan Mahbib Khoiron dari NU Online dengan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta Drs HM Mujib Qulyubi, MH, Rabu (7/3), di kantor STAINU Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.

Menurut Bapak kondisi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia sekarang seperti apa?

Saya masih melihat pendidikan tinggi Islam kita di Indoensia mengalami keguncangan. Setelah dulu kita berkiblat ke Timur Tengah, sekarang Islamic studies kita sudah ke Amerika, Australia, dan lainya. Bersamaan dengan itu perguruan tinggi kita sudah banyak yang menjadi universitas. Sedikitnya sudah ada lima IAIN (Institut Agama Islam Negeri) yang menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Ini berakibat kiblat kita mengalami ketidakjelasan.

Berbarengan dengan itu pula, kita melihat sudah banyak Sekolah Tinggi Agama Islam, IAIN, atau bahkan UIN itu sudah berlomba-lomba untuk membuka fakultas umum untuk disiplin exact, sehingga ciri khas keislaman kita sebenarnya sedang mencari bentuk. Tidak jelas. Ya, secara umum kondisinya seperti itu.

Idealnya, upaya-upaya yang harus dilakukan?

Harus ada pembongkaran kembali tentang disiplin ilmu. Harus ada pembicaraan lebih serius tentang disiplin ilmu menurut Islam. Sehingga nanti, misalnya, ekonomi Islam itu masuk ke mana. Kalau ekonominya masuk ke Dikbud, tapi begitu ada Islamnya masuk ke Departemen Agama. Ada potensi terjadinya rebutan kapling dan tarik menarik. Sehingga kalau ada mahasiswa yang menekuni ekonomi Islam atau ekonomi syari’ah ini kiblatnya ke Depag atau ke Dikbud. Apalagi sekarang ada uforia umat bersyari’ah yang tinggi. Meskipun juga harus digali kembali, maksudnya syari’ah di sini apa. Isinya syari’ahnya itu apa. Jadi sudah tegas, hal-hal yang berbau Islam punya daya tarik tersendiri bagi mahasiswa.

Keguncangan yang Bapak maksud apa terjadi juga di perguruan tinggi NU?

Perguruan tinggi NU tidak bisa dipisahkan dari mekanisme dari perundang-undangan sistem pendidikan nasional yang ada. Mau nggak mau akhirnya ikut terseret, dan ini yang kita sayangkan. Ini terjadi pula di Muhammadiyah, dan perguruan tinggi ormas yang lain. Selama mereka tidak memiliki perguruan tinggi yang representatif, selama belum jelas kita berkiblat ke Dikbud atau ke Menag, ya seperti ini. Ini kita sayangkan. Padahal di NU itu kan punya modal yang sangat bagus di tingkat SLTA yang tidak dimiliki ormas lain, yakni modal pesantren. Di pesantren keilmuan sangat dihargai dan dinamis, tetapi saat memasuki perguruan tinggi, mahasiswa mengulangi materi yang pernah diajarkan. Lulusan pesantren kan umumnya mengambil studi Islam baik di fakultas syari’ah, ushuluddin atau bahasa Arab. NU dirugikannya di sini karena secara keilmuan menjadi turun. Walaupun secara teoritis dan wawasan naik, tapi secara substansi turun. Makanya banyak anak lulusan pesantren di perguruan tinggi merasa santai. Untungnya sebagian dari mereka bisa memanfaatkan waktunya untuk ekstrakurikuler.

Untuk STAINU sendiri, misi dan proyeksi ke depan kira-kira seperti apa?

STAINU ini sesungguhnya sasaran antara. Tentu kita semua sebagai warga Nahdliyyin harus jujur dan sadar bahwa dunia perguruan tinggi kita sangat tertinggal. Kita selama ini memang lebih banyak menggeluti pesantren atau madrasah. Berbeda dengan teman kita di Muhammadiyah yang banyak bergelut di sekolah dan perguruan tinggi. Sadar akan kondisi ini maka kita tidak boleh diam seribu bahasa. Saya yakin, kita nanti akan mempunyai universitas yang bagus.

Nah, STAINU ini ke depan kita proyeksikan menjadi UNU (Universitas Nahdlatul Ulama). Sudah menjadi prioritas bersama dari PBNU baik dari Lembaga Perguruan Tinggi NU (LPT NU), Lembaga Pendidikan Maarif NU, bahkan STAINU sendiri dari dalam. Kami sudah berusaha betul dari berbagai segi untuk mewujudkan berdirinya UNU Jakarta. Dari tiga belas program Pak Said (Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, red) selama priode beliau antara lain yang diprioritaskan adalah STAINU Jakarta menjadi UNU Jakarta. Jadi UNU Jakarta cikal bakalnya ya dari STAINU Jakarta ini. STAINU yang selama ini masih menangani prodi-prodi agama, nanti akan menjadi fakultas agama.

Untuk mengantisipasi tergerusnya unsur keislaman di Universitas Nahdlatul Ulama sebagaimana yang Bapak khawatirkan tadi?

Kita akan memperkuat setiap fakultas itu dengan kebutuhan masyarakat. Tentu akan kita sesuaikan dengan kearifan lokal. Misalnya UNU Jakarta akan mengadakan fakultas pertanian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu untuk yang materi umum. Untuk yang agama, kita sudah punya basis yang cukup bagus di NU. Kita punya tradisi kuat di kitab kuning. Orang NU itu militansinya tinggi dalam hal agama, tapi argumentasinya kurang.

Nah, di UNU nanti itu khususnya untuk fakultas agama bisa memperkuat amaliyah Ahlussunnah waljama’ah secara aqliyah dan naqliyah, sehingga berimbang. Jadi ajaran NU bisa diterima seperti dulu lagi, ya militan tapi sekaligus dibekali dasar alasan yang kuat. Kita kalau menghadapi ideologi transnasional, Wahabi, kan seringnya marah-marah. Kita tidak bisa mengimbangi dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mempunyai sistem yang bagus, ya kita bikin sistem yang bagus; kalau mereka bikin buku, ya kita juga bikin buku; kalau mereka dakwah dengan radio, ya kita lewat radio juga. Artinya, kita tidak cukup memperkuat ahlussunnah wal jamaah dengan pidato-pidato, atau dengan teori-teori yang sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman. Mengumandangkan Islam rahmatan lil’alamin, ya melalui perguruan tinggi. Itu yang pertama.

Yang kedua, NU ini kan sudah terkotak-kotak oleh politik. Karena longgarnya NU banyak kader-kader politik ini menyebar di mana-mana. Mereka tidak bisa ketemu dalam satu forum sebab mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Nah, yang mempertemukan mereka ini ya perguruan tinggi, karena di tempat ini mereka dijauhkan dari kepentingan politik. Yang ada adalah kepentingan ilmu. Kita berharap dari perguruan tinggi NU yang bagus ini menjadi poros persatuan umat Islam.

Sebagai tambahan, Kongres ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) beberapa waktu lalu ada yang luar biasa. Kita menemukan bukti riil bahwa intelektual dan sarjana kita ada di mana-mana. Latar belakangnya pun bermacam-macam, ada yang dari PKB, PPP, Golkar, PDI, dan lain-lain. Bagaimana mengaktualisasikan ilmu dari ISNU ini? Saya kira ya di perguruan tinggi ini.

Apakah ada upaya menjadikan ISNU sebagai pihak yang turut berkontribusi di perguruan tinggi NU?

Saya kira ini bukan sekadar upaya, tapi keharusan. Bahkan bukan hanya ISNU saja tapi juga LP Ma’arif, LPT NU, Fatayat, dan lainnya. Mereka semua harus kita rangkul. Kalau memang ada kecenderungan untuk menjadi dosen, dan sudah memenuhi kualifikasi, maka kita rekrut. Jaringan di dalam kita perkuat, jaringan di luar juga kita perkuat. Tanpa itu kita sulit menjadi besar. Saya melihat potensi NU yang sangat besar ini masih tercecer-cecer, belum bersinergi secara utuh.

Untuk jaringan keluar, kita harus cukup terbuka dengan siapapun yang sehaluan dengan kita, bahkan luar negeri sekalipun. Kemarin kita sudah memberikan contoh dengan membuka kerja sama dengan Universias Ibnu Thufail, Universias Sa’ad Ibnu Malik, bahkan beberapa waktu lalu melalui PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa NU)  Mesir sudah dijajaki untuk bisa bekerjasama dengan Al-Azhar University. Kalau di Aljazair kita sudah kontak Dubesnya, Pak Ni’am Saim, dan beliau sudah welcome. Ini yang akan kita rajut menjadi kukuatan perguruan tinggi NU. Tentu yang bebas dari kepentingan politik praktis.

Kalau semua sesuai harapan Insya Allah akan mengembalikan kebesaran tradisi keilmuan di NU, dan otomatis akan membesaran NU sendiri di mata umat. Saya optimis itu.

Tantangan terbesarnya kira-kira apa?

Pertama, SDM (sumber daya manusia) NU kurang terbiasa mengurus perguruan tinggi yang bagus. Betul kata orang, kita masih terbiasa mengurus madrasah atau pesantren. Sehingga mencari figur yang mendudukan lembaga perguruan tinggi yang tidak seperti pesantren itu susah. Seperti saya ini sering dipanggil dengan sebutan “kiai”, lama-lama menjadi pesantren STAINU ini. Akibatnya, dinamika dan demokratisasi berembug menjadi berkurang. Ini harus kita pisahkan, karena perguruan tinggi harus di-manage sebagaimana perguruan tinggi, bukan seperti pesantren.

Kedua, belum ada contoh yang sukses di NU tentang mekanisme dan cara yang bagus. Termasuk belum seimbang antara kuantitas masa dan jumlah perguruan tinggi yang ada. Kalaupun disebutkan Unisma (Universitas Islam Malang) atau Unwahas (Universitas Wahid Hasyim Jombang), itu kan baru satu-dua. Dibanding Muhammadiyah sangat kontras, jumlah perguruan tinggi mereka justru terlalu banyak. Itu sebetulnya juga bukan dosa orang sekarang karena dulu kita memahami sekolah itu seperti Belanda. Akhirnya menempuh pendidikan di pesantren, kemudian jadi kiai, bikin pesantren lagi, begitu seterusnya. Saya ingat tahun 1977 sarjana pertama NU itu Pak Asnawi Lathif. Itu sekitar tahun 60-70an. Dengan gelar “BA” sebagai ketua IPNU banyak dibanggakan oleh orang NU.

Nah sekarang ini tidak seperti ini lagi kita. Kader kita yang sarjana S2, S3, bahkan guru besar sudah sangat banyak, dan sudah merambah ke perguruan tinggi negeri, tidak hanya di perguruan tinggi Islam tapi juga di ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanan Bogor), UI (Universitas Indonesia), dan lain-lain. Dan sebenarnya juga sedang mencari-cari bagaimana mereka bisa mengabdi untuk NU ini. Saya di STAINU sudah menerima banyak sekali lamaran-lamaran kader-kader NU yang sudah memenuhi kualifkasi S2 dan S3. Jadi kalau kelak menjadi UNU sudah memenuhi persyaratan administratif kualitatif.

Bagaimana mengatur porsi unsur pesantren dalam universitas tanpa harus menghilangkan idealisme universitas sebagai lembaga intelektual yang demokratis?

Saya kira itu sesuai dengan slogan Pak Said untuk kembai ke pesantren. Saya memaknai “kembali ke pesantren” itu bukan kita harus mondok lagi secara fisik, tapi kita kembali ke nilai-nilai pesantren, yaitu ketulusan, kesederhanaan, dan penghormatan tinggi terhadap keilmuan.

Soal penghormatan kepada kiai saya kira menjadi keharusan. Tapi harus kita pilah mana kiai yang punya kapasitas keilmuan dan spiritualitas yang mumpuni sehingga layak dihormati dan mana yang tidak. Dengan kecenderungan kiai politik yang cukup massif sekarang, hal ini menjadi sulit. Kiai dulu tidak banyak berkecimpung langsung di dunia politik, tapi pengabdiannya terhadap umat luar biasa. Nah, hari ini susah sekali menemukan yang seperti itu.

Jadi unsur-unsur pesantren harus tetap ada di perguruan tinggi. Tradisi pesantren harus ada. Tapi soal demokratisasi juga harus tetap ada. Bukan berarti pesantren tidak demokratis, tapi secara manajemen perguruan tinggi dan pesantren berbeda. Perguruan tinggi tidak harus dipimpin oleh figur sentris seperti pesantren. Manajemennya harus kolektif, demokratisasi intelektual harus tetap ada, budaya filsafat ilmu juga harus ada, dialog harus ada, budaya diskusi juga harus hidup. Jadi tidak boleh semua yang dari dosen dan rektor itu benar. Rektor bisa dikasih masukan dan harus menerima masukan. Model pendidikan pesantren cocok diterapkan dengan kultur pesantren, tapi perguruan tinggi punya kultur lain. []

Saatnya Mengembangkan Perguruan Tinggi NU

Sumber : NU Onine

Noor Achmad: Saatnya Mengembangkan Perguruan Tinggi NU 
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (APTINU) DR Noor Achmad MA menyatakan, salah satu garapan APTINU adalah mengembangkan perguruan tinggi NU terutama yang di daerah-daerah terpencil. Diharapkan semua elemen NU bisa mengenyam pendidikan tinggi.

APTINU sendiri telah dirintis sejak enam tahun yang lalu, pada 2003. Pertama kali APTINU diketuai oleh mantan Rektor Unisma Malang Prof Dr Ahmad Sodiki SH, kemudian digantikan DR Noor Achmad MA. Berikut petikan wawancara A. Khoirul Anam dari NU Online dengan Noor Achmad yang juga mantan rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APTINU di Hotel Treva Jakarta 15 – 17 Oktober 2009.

Apa latar belakang pendirian APTINU?

Pertama untuk melakukan advokasi. Banyak persoalan yang dihadapi perguruan tinggi UN. Kita arahkan untuk perlindungan pada perguruan tinggi NU.

Kedua, menjalin kerjasama antar perguruan tingi NU. Ini Sangat dibutuhkan karena sebagai perguruan tinggi NU kurang maju. Kerjasama ini tidak hanya di bidang akademik tetapi bidang yang lain, terutama menyangkut Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Misalnya untuk penelitian kalau ada kerjasama yang baik pasti akan menghasilkan penelitian yang baik. Di Indonesia penelitian yang ada belum ada hasil yang signifikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah APTINU ingin mempelopori itu. Jangan sampai penelitian yang berangkat dari perguruan tinggi hanya untuk kebutuhan kenaikan pangkat atau KUM tapi untuk masyarakat.

Untuk pengabdian masyarakat, apa yang dicanangkan APTINU?

Untuk pengabdian masyarakat, kami punya satu keinginan kalau pengabdian masyarakat itu diarahkan pada pesantren-pesantren. Maka akan ada sinergi antara perguruan tinggi NU dengan pesantren sehingga pesantren itu maju dan perguruan tinggi juga punya kedekatan dengan pesantren. Pengabdian tidak hanya semata fisik tapi hal yang bersifat ilmiah seperti manageman atau life skill misal untuk koperasi dan lain sebagainya. Jika pengabdian itu dirahkan ke pesantren maka dua-duanya akan maju dan justru akan punya manfaat yang besar bagi umat.

Latar belakang pendirian APTINU yang ketiga adalah untuk pengembangan perguruan tinggi dalam kondisi keilmuan yang semakin berkembang. Ke depan kompetisi itu adalah keilmuan. Kami punya pemikiran bahwa di APTINU tiap tahun harus ada semacam seminar untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi NU dalam era global dari situ maka keilmuan di PT NU akan berkembang. Tapi ini yang penting tidak tercerabut dari akar budaya NU. Sebesar apapun yang diraih perguruan tinggi tetap harus kembali lepada budaya NU. Jadi ini pengembangan keilmuan berangkat dari budaya NU, ahlussunnah wal jamaah menghadapi persoalan global yang kompetitif.

Bangaimana dengan pengembangan PT NU di daerah terpencil?

Pengembangan PT NU sendiri memang terutama diarahkan di daerah-daerah terpencil sehingga diharapkan nanti semua elemen NU yang didaerah itu bisa mengenyam pendidikan tinggi, karena potensi NU sangat besar. Orang NU rata-rata cerdas. Banyak yang hafal Al-Qur’an; banyak yang pinter baca kitab; banyak yang punya teori macem-macem tapi tidak banyak yang punya kesempatan.

Juga kita akan kembangkan program studi yang belum banyak dikembangkan NU ciontohnya kedokteran. Di propinsi ditargetkan tidap provinsi punya kedokteran, semantara ini hanya Unisma. Juga kita ingin mengembangkan perguruan tinggi di satu provinsi yang belum ada PT NU-nya, terutama di luar Jawa. Kita arahkan ke sana. Kita akan bekerjasama dengan pemerintah, terutama daerah yang banyak lahan. Saya yakin kehadiran NU sangat dibutuhkan di Indonesia karena selama ini NU adalah organisasai keagamaan yang selalu mengawal Pancasila dan NKRI dan punya komitmen yang besar terhadap faham kebangsaan ini yang berdasar Pancasila dan UUD 1945

Bagaimana dengan persaingan antar perguruan tinggi NU?

Ada satu kebutuhan antara perguruan tinggi NU yang satu dengan yang lain yakni adanya silaturrahim, karena memang ternyata sering ada persaingan. Dengan silaturrahim ini diharapkan akan muncul saling pengertian. Sehingga antar NU tidak saling mendahului tapi saling meningkatkan. Oleh karena itu barangkali nanti juga bisa dipilih kalau di satu daerah sudah ada program studi yang dikembangkan perguruan tingi NU maka kalau ada perguruan tinggi NU yang lain program studinya harus sama, ini sedang kita bicarakan.

Secara kelembagaan APTINU berada di Ma’arif? Atau ingin menjadi lembaga tersendiri?

Sekarang memang di bawah Ma’arif, dan sementara ini kantor kita bareng PP Ma’arif di Matraman, Jakarta. Kita harapkan ke depan APTINU menjadi lembaga sendiri sehingga pada muktamar nanti kita arahkan ke sana. Ada dua agenda yang kita usulkan di muktamar itu. Pertama APTINU menjadi lembaga sendiri di bawah NU. Kemudian PBNU yang akan datang itu harus menaruh perhatian lebih pada pendiidkan tinggi karena saya pikir untuk pesantren sudah cukup, artinya berjalan sesuai dengan apa yang berlangsung di pesantren itu. Tapi yang perlu dorongan adalah perguruan tinggi sehingga harapan kita kalau apa yang dilakukan APTINU dan nanti apa yang menjadi political will dan good will dari PBNU itu sama maka nanti akan kita akan bareng-bareng mengembangkan PT NU.

Bagaimana cara mengidentivikasi PT NU, mengingat tidak semua PT NU menyertakan nama atau lambang NU?

Ada istilah stelsel aktif dan pasif. Jadi ada yang kita daftar, ada yang mendaftarkan diri. Yang kita daftar itu kriterianya memang itu adalah milik NU. Yang kedua didirikan oleh orang NU, kemudian ketiga di bawah yayasan NU. Dan ternyata mereka punya perhatian dan umumnya mereka juga senang punya wadah.

Berapa anggota APTINU yang telah terdaftar?

Sementara ini ada 163. Sebenarnya data awal kami ada 174 perguruan tinggi NU, Cuma yang lainnya belum terdata dengan baik. Di Sulawesi Barat itu juga ada tapi kami kelupaan.

Apa rencana APTINU untuk megembangkan PT NU di luar Jawa?

Memang luar Jawa yang ingin kita prioritaskan, karena di sana di setiap provinsi hanya satu atau dua. Di Jawa ini cukup banyak, misalnya di Jawa Timur ada 74, di Jawa Barat ada 54, di Jawa Tengah ada 34. Nah dari jumlah 173 itu sisanya ada di luar Jawa. Arahnya kita memang harus ke luar Jawa. Di Papua itu ada dan mereka ngotot supaya sering diundang dan ada beberapa daerah yang lain di luar Jawa yang perlu dibantu perguruan tingginya. (*)

Pendidikan Tak Bisa Digeneralis

Sumber : NU Online

KH Sahal Mahfud: Pendidikan Tak Bisa Digeneralis
Pemerintah telah mengupayakan penegerian madrasah-madrasah swasta. Tahun ini, ditargetkan ada 470 madrasah swasta yang telah dinegerikan. Sekarang ini yang sudah terealisasi lebih dari 200 madrasah. Namun untuk maju apakah madrasah harus berstatus negeri? Bagaimana dampaknya bagi madrasah yang swasta yang dinegerikan? Bagaimana dengan madrasah dan sekolah-sekolah swasta lainnya yang berstatus negeri, apakah anggaran pemerintah hanya diprioritaskan untuk sekolah negeri?

Berikut wawancara NU Online dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sahal Mahfudh, di kantor PBNU Jakarta, Senin 26 Oktober 2009.

Menurut Kiai bagaimana dengan penegerian madrasah ini? Apa yang perlu disikapi? Madrasah kan juga terkait dengan aset NU.

Saya itu yang penting madrasah itu harus punya standar. Kalau tidak ya akan susah, akan diombang-ambingkan perkembangan zaman. Nah kalau sudah punya standar, dengan dinegerikan pemerintah, standar ini bisa dipertahankan tidak? Kalau tidak kenapa kita harus ikut pemerintah dengan menghilangkan perjuangan. Seperti saya katakan kalau nggak punya standar ya susah juga. Ya kita lihat aja nanti gimana.

Madrasah ini kan terkait dengan ases NU, kalau dinegerikan kita tidak punya wewenang

Anda bilang aset milik NU tapi kan kita ga punya bukti, hanya mengakui saja. Jadi masih tidak lepas dari para pendiri kan? Mereka itu masih banyak berpengaruh. Nah harapan saya, semua madrasah harus punya standar sebagai pegangan. Siapapun yang akan mengajak madrasah punya standar ga? Kalaul nggak no! Kalau masih bisa oke, sepanjang tidak merugikan

Yang menentukan standar NU atau ma’arif?

Tentu di situ kembalinya

Menurut pak kiai apa yang bisa dijadikan pokok standar bagi madrasah?

Wah itu tidak bisa digeneralis. Itu tergantung kebutuhan daerah, tidak bisa digeneralis. Salah itu nanti. Pendidikan tidak bisa digeneralis. Kalau digeneralis, jadinya itu nanti keseragaman. Orang itu punya pengetahuannya sendiri-sendiri, latar belakangnya sendiri-sendiri, kalalu standarnya harus sama ya ndak bener. Artinya apa? Dalam pendidikan itu jangan sampai yang bodoh dipaksa pinter yang pinter jangan maju. Yang pinter harus nurut kelas. Tidak bener itu. Yang yang otaknya hebat itu belum waktunya naik ya nunggu tahun ajaran berikutnya. Ini kan namanya di tekan. Tapi yang bodoh harus di tekan harus naik, harus naik! Ini yang menjadi angen-angen saya. Memang saya orangnya dari pesantren, kalau di pesantren kan tidak begitu.

Dalam penegerian itu biasanya malah yang menentukan standar pemerintah?

Ya. Pemerintah yang punya standar sendiri. Biasanya kan kita tidak perlu standar. Salah lagi, kalau penegerian itu ujungnya adalah uang. Itu sudah naudzu billahi min dzalik, jangan sampai terjadi. Saya sesalkan dan tidak sedikit itu yang motifnya penegrian adalah uang.

Biasanya madrasah yang ingin dinegerikan itu sudah turun ke generasi kedua-ketiga, dan biasanya motifnya misalnya kepala sekolah ingin menjadi PNS

Ya jadi pegawai negeri itu

Bagaimana NU merespon?

Ya, perlu merespon. Tapi NU harus menyadari bahwa itu hanya sebatas anjuran-anjuran karena pemilikan aset ini tidak dibuat oleh NU hanya ngakoni.

Selama ini dana pemerintah untuk pendidikan sebagian besar terserap oleh negeri, apa ada usulan lain dari PBNU misalnya dana pemerintah diperbesar untuk sekolah swasta?

Ya bener. Sebenarnya pemerintah harus lebih besar menganggarkan untuk sekolah swasta karena jumlahnya lebih besar untuk sekolah swasta dari pada yang negeri. Jasanya juga lebih banyak yang swasta dari pada yang negeri. Negeri terbatas kog. Yang masuk pun dibatasi, begini-begitu. Kalau swasta itu bukan hanya yang bodoh-bodoh, yang melarat itu ada di swasta.

Jadi yang dijalankan pemerintah sekarang terbalik?

Ya. Meskipun pemerintah tidak akan setuju dengan pendapat saya ini, tapi bagi saya ini prinsip.

Yang diharapkan juga bisa menyampaikan aspirasi ini siapa, apakah anggota partai Islam, atau siapa?

Waduh, sudahlah, mana sih sekarang ada partai yang idealis. Susah.

Untuk pemerintah yang sekarang apa bisa diharapkan lebih baik, misal Mendiknasnya kan sekarang orang NU. Barang kali Kiai juga punya kedekatan pribadi?

Ini adalah pertama kali NU menduduki Departemen Pendidikan, selama Republik ini berdiri. Dalam hal ini tentu yang paling penting bagaimana orientasi nasional. Jadi kalau sudah orientasi ke NU kan susah juga. Jadi karena dia menteri ya orientasi nasional. Biasanya orang NU itu kalau ada yang jadi malah dibebani, ingin menjadi ini, ingin menjadi pegawai negeri. Saya tidak senang anak-anak NU yang begitu-itu. Biarkanlah Pak Nuh ini mempunyai kesempatan mengembangkan pendidikan secara nasional, tapi nuansanya adalah nuansa islami. (*)

Perlu Penyebaran Virus Enterpreneurship di Lingkungan NU

Sumber : NU Onine

Perlu Penyebaran Virus Enterpreneurship di Lingkungan NU

Sektor ekonomi menjadi bagian penting dari awal berdirinya NU melalui Nahdlatut Tujjar, sayangnya belakangan ini, sektor ekonomi kurang mendapat sentuhan maksimal, padahal banyak sekali para pelaku ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Salah satu pelaku ekonomi NU yang sukses diantaranya adalah H Muhammad Hilmy, presiden direktur PT Mubarokfood Cipta Delicia, yang memproduksi Jenang Mubarok di Kudus, yang kini usahanya sudah berusia satu abad.

Bagaimana kiat-kiat sukses yang dijalankan Wakil Ketua PCNU Kudus bidang ekonomi ini dalam berusaha serta apa yang harus dilakukan dalam menumbuhkembangkan etos kewirausahaan di lingkungan NU, berikut ini wawancaranya dengan Achmad Mukafi Niam dalam marketing gathering yang diselenggarakan di anjungan Yogya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) saat marketing gathering pada Rabu, 7 April lalu.

Bagaimana sejarah Mubarokfood ini?

Mubarokfood saat ini sudah memasuki generasi ke tiga. Sebagaimana kita ketahui, persentase perusahaan yang bisa bertahan, bahkan yang dapat berkembang sampai generasi ketiga dan seterusnya relatif sangat sedikit sehingga momentum satu abad ini layak disyukuri

Lahir pada saat sulit, tepatnya tahun 1910 sebelum kemerdekaan yang dirintis oleh Hj Alawwiyah bersama H Mabruri. Kalau digambarkan, generasi pendiri yang mengawali usaha rumahan ini sangat luar biasa karena hanya bermodalkan semangat dan kerja keras. Tanpa itu, perkembangan Mubarokfood tak akan sampai dari generasi ke generasi,

Pada masa generasi pertama, persoalan yang dihadapi tak hanya persaingan dengan produsen jenang lain, kendala juga dihadapi akibat kebijakan pemerintah Belanda yang melarang penggunaan beras ketan, tetapi ini bisa diatasi oleh generasi pertama dengan mencari bahan baku pengganti. Singkat kata dengan dilandasi ketekunan dan semangat, alhamdulillah, bisa diteruskan pada estafet ke dua, yaitu Sohib Mabruri, bapak saya.

Generasi kedua ini tak beda tantangannya. Substansi atau poin penting dari pengelolaan yang waktu itu masih home industri adalah keinginan dan kesadaran untuk melindungi merek. Tahun 1947, dua tahun setelah merdeka sudah ada kesadaran untuk pengajuan penggunaan merek, yaitu Sinar 33 dan alhamdulillah diterima. Item yang melegenda sekarang kita pertahankan, yang merupakan ikon Mubarok sampai saat ini.

Apa peran penting generasi kedua?

Generasi ke dua sudah berpandangan ke depan, karena disamping mempersiapkan infrastruktur, diantaranya tadi ada kesadaran merek, sudah ada rencana alih generasi, yaitu generasi ke tiga, yang biasanya krusial. Ternyata benar adanya, kita diuji konflik internal, tetapi alhamdulillah bisa kita kelola sedemikian rupa dan kita jadikan modal untuk menyatukan energi ini.

Alhamdulillah, sebelum Bapak wafat 2003, Sejak tahun 1992 sudah menyiapkan regenerasi, diadakan musyawarah keluarga, disepakati saya menjadi komandan.

Apa yang anda lakukan sebagai pemimpin baru dalam sebuah perusahaan keluarga?

Ternyata memang mengawali usaha keluarga ada keunikan sendiri, kami menyadari sepenuhnya keterbatasan yang ada, termasuk yang paling kami rasakan adalah SDM. Pada generasi pertama dan kedua, pola dan rekrutmennya masih sebatas keluarga, tetangga dan seterusnya sehingga kompetensi di bidangnya belum terfikirkan.

Kami menilai SDM sesuatu yang sangat strategis dan aset berharga, bagaimanapun modal yang kita punyai tanpa pengelolaan yang baik sulit untuk bisa mengelola dan mengembangkan perusahaan ini ke depan.

Konsentrasi kami adalah pembenahan di bidang SDM dengan melakukan berbagai training. Akhirnya tumbuh kesadaran dan budaya positif walaupun kami menekankannya melalui deadline. Kalau target dan job description tidak bisa dilakukan, dengan terpaksa akan dilakukan rotasi.

Kami waktu itu menghindari pemutusan hubungan kerja karena persoalan ini berawal dari rekrutmen dan menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaiki, kesalahan bukan pada mereka. Jadi pembenahan tak menimbulkan gejolak berarti.

Bagaimana visi dan misi perusahaan?

Selanjutnya kami mulai menentukan visi dan misi kami ke depan. Melalui diskusi dan sharing dengan semangat kebersamaan, kami menetapkan visi kami ingin “Menjadi makanan khas Indonesia berkelas dunia”.

Sinyal positif dan apresiasi dari berbagai fihak kami syukuri dan layak kami banggakan. Dari Pemkab Kudus, termasuk fihak lain di tingkat regional dan nasional. Visi tidak akan terwujud baik dan sempurna tanpa dukungan misi.

Produk ini harus berkualitas, kemudian produk harus sesuai dengan standar pemerintah yang ditetapkan. Tahun 1995 kita sudah menyampaikan misi berstandar nasional dan internasional. Akhirnya terwujud 2002 dengan mendapatkan ISO 9001:2000. Dari sisi internal kami di SDM, kami menetapkan diri sebagai perusahaan yang amanah, profesional, kreatif, inovatif.

Mengenai tujuan, dengan semangat yang kita gelorakan, kami bertujuan Mubarokfood tak hanya bermain di industri jelang, tetapi juga di minuman. Akan kita sinergikan dalam payung besar Mubarakfood. Selama ini keluarga ada yang berjalan sendiri-sendiri, lalu kita satukan agar mampu memiliki daya dorong yang kuat.

Fasilitas apa yang sudah dimiliki untuk mendorong peningkatan kualitas produk ini?

Kita sudah memiliki labaratorium. Ini satu-satunya kelas UMKM yang ada di Kudus, lainnya belum ada yang membangun sendiri laboratorium. Kalau akan ada test-test rasa atau pengembangan tertentu kita bisa melakukan sendiri. Dulu kita bekerjasama dengan balai POM. Sekarang kita sudah mandiri, apapun yang menjadi impian kita, kita terjemahkan dengan tim di laboratorium itu.

Kegiatan apa yang dilakukan menyongsong satu abad Mubarokfood ini?

Dalam mewujudkan rasa syukur, kami mengadakan berbagai kegiatan, dari tanggal 28 Januari sampai 5 Oktober, memang kegiatan kita melibatkan elemen masyarakat, komunitas intenal kami, agen-agen, termasuk tanggal 27 Juni, kami akan mengadakanmarketing gathering di perusahaan. Kalau di Jakarta, sharing dengan distributor dan agen, namun demikian, kita akan tetap mensemangati mereka.

Sebetulnya, ultahnya bulan Juli, tapi gongnya 5 Oktober, Juli juga ada kegiatan besar, yaitu Nada dan Dakwah, sudah positif, sudah ada kesepakatan dengan KH Zainuddin MZ, Neno Warisman, dan lainnya.

Apa Mubarokfood juga meluncurkan produk baru?

Ya, kita melucurkan varian baru, yang satu merek Baginda, jenangnya berwarna-warna, seperti zebra, Baginda artinya bagi anda semua. Kebetulan di Mubarok ada pengajian setiap selapan (36 hari) sekali. Dan terakhir Rabiul Awal lalu, disitulah kami mendapat inspirasi nama Baginda.

Kedua, lahir merek Semesta, slogannya, lezatnya alami, anugerah alam. Ketiga, merek yang kita adalah Jawa Rasa. Jawara-nya jenang Kudus, rasa Jawa. Untuk mensupport produk baru ini, setiap merek ada logo kecil, produksi Mubarok.

Sebagai merek terkenal, apa pernah mengalami masalah dengan pemalsuan atau penjiplakan?

Kita diganggu di Bali oleh kompetitor, dalam seminggu pasarnya turun, ternyata setelah ditelusuri ada merek lain yang ditambahi keterangan produksi Mubarok. Akhirnya distributor lapor ke kita, kita kontak kepolisian untuk memback up, ternyata oknumnya polisi juga, tapi karena ada payung hukumnya, dan ada buktinya kita bisa bertindak. Akhirnya kita kasih somasi satu pekan untuk menarik semua produk mereka, alhamdulillah dipatuhi, sekarang stabil lagi.

Di Kudus malah lucu lagi, pokoknya persaingannya sepeti itu, berputar pada pemalsuan atau pembuatan merek yang mirip-mirip Mubarok. Ada yang kita panggil, mereka bersedia mengganti merek, tetapi diminta untuk tetap mencantumkan inisial Rok, dari kata Mubarok, biar tetap laku. Akhirnya kita pertimbangkan, yang penting jangan terlalu mirip.

Dulu yang kita tindaklanjuti hukum adalah Mubarokah, ketika dijual kata-kata “ah”-nya ditutupi sehingga yang terlihat hanya Mubarok. Ternyata tidak mudah, padahal kita sudah dikawal oleh penasehat hukum, masih kerepotan di lapangan. Yang lucu lagi, kita di tingkat banding menang, tinggal eksekusi, oknumnya “minta”. Ini yang kami alami. Tapi sekarang somasi efiesien, kita cantumkan pasal ini, sanksinya ini sehingga mereka takut.

Bahkan ketika kita masuk ke pidana, beberapa lawyer menghubungi kita untuk masuk ke ranah perdatanya, tapi kita tidak melakukan karena ingat pesan dari generasi ke dua, “Kalau ada apa-apa sebisa mungkin dihindari menuntut”

Memang baru sekali ada langkah hukum, permintaan dari lawyer kita abaikan. Bapak saya berprinsip, “ben melu urip, sakke” (biar ikut hidup, kasihan). Saya ingat, waktu masih sekolah, ada yang memalsu. Pelakunya ketemu, ditahan sementara, terus bapak ngak tega lalu dikeluarkan. Tapi disisi lain, kita juga perlu melakukan shock terapy. Di usaha manapun selalu ada kasus seperti itu, kalau ada yang menguntungkan, ada orang yang “kreatif” untuk ikut mengambil keuntungan.

Langkah apa yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan selera atau situasi baru?

Selain mengikuti perkembangan selera, kita juga mengikuti perkembangan trend kesehatan. Tahun 2001, kami mengadakan survey untuk komunitas tertentu, ternyata, masyarakat modern sudah mulai menghindari gula, karena itu Litbang kami sudah mulai mencoba membuat produk yang rendah gula dan kalori, tetapi kami belum mampu memenuhi criteria low sugar low calori karena bahan baku yang digunakan memang banyak mengandung bahan-bahan itu. Kita baru bisa melakukan pengurangan persentasenya saja.

Kita juga melakukan edukasi bahwa jenang tidak selalu manis, ada aroma tertentu yang bisa menyesuaikan. Seperti di Bali, turis kan memiliki selera tertentu, itulah salah satu upaya kita.

Strategi pemasaran lain?

Untuk strategi pemasaran lainnnya, kita menjalin kerjasama dengan penyedia jasa katering, ada yang sudah sampai memasang merek Mubarok di mejanya. Demikian pula di perusahaan bis. Di penerbangan Garuda jurusan Jakarta Semarang, kita menjadi snack resmi yang digunakan, setelah dengan susah payah mengalahkan sebuah merek coklat terkenal.

Kita juga punya channel di beberapa penerbangan asing, sudah di coba ditest dan sesuai dengan kriteria., tinggal MoU yang lebih rinci. Kalau sekedar rasa tidak masalah, kualitas tiga bulan disimpan juga tak tumbuh jamur

Kemudian kami juga menjadi oleh-oleh resmi jamaah haji asal Jawa Tengah sejak tahun 2000 sampai sekarang. Kita juga melakukan pendekatan dengan embarkasi Jawa Timur. Sebetulnya kita pernah di Jakarta dan Kaltim, tapi lagi-lagi kedaerahan muncul, karena ingin produknya sendiri dimunculkan.

Bagaimana posisi Mubarok dihadapan produsen jenang lain?

Pedagang jenang kalau Mubarok tidak menaikkan harga, mereka juga susah, karena harga bahan bakunya kan juga fluktuasi, kalau kita bertahan, mereka bingung, kalau sama harganya mereka kalah, kalau kita naik sedikit, mereka senang karena harganya naik. Makanya kita juga ada strategi tertentu, misalnya menyamakan harga atau tak terlalu jauh.

Apa Mubarok juga mengenalkan diri pada kelompok muda dan remaja?

Kita juga menerima kunjungan ke pabrik, dari anak TK sampai SMA, ini merupakan salah satu alat promosi kita sehingga ketika berkunjung ke Mubarok, mengenalkan produk kita, Cuma mungkin kita perlu upaya lebih keras lagi dari generasi lebih muda.

Bagaimana tentang upaya peningkatan kewirausahaan di lingkungan NU?

Jadi memang kita cermati, memang potensinya tidak dipungkiri lagi, sayangnya belum ada program riil, kalau program yang ada dalam program kerja sudah cukup mendukung sehingga kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan.

Kelemahan kita ada di manajemen. Sadar bahwa ini kelemahan, tetapi dengan segala keterbukaan, tantangan ke depan pada action yang lebih riil.

Jadi persoalan program tidak jalan karena apa?

Semangat untuk bersinergi masih lemah, perlu ada komunikasi yang lebih dinamis. Ini sesuatu yang perlu kita semangati terus, belum ada sinergi persolan dengan departmen yang ada untuk beraction yang lebih nyata.

Dalam konteks yang lebih kecil, misalnya di Kudus, potensinya ada di depan mata, tetapi pengelolaannya itu kurang maksimal. Ini mestinya yang harus kita benahi untuk lebih menjalin kebersamaan.

Sebenarnya, sebagai wakil ketua yang membidani perekonomian, kami membidik berkolaborasi dengan pesantren yang ber-basic tidak hanya di kajian keilmuan keagamaan, tetapi ada basic lain, skill untuk siap menjawab tantangan ke depan, sekarang kan tantangan ekonomi.

Apa memang selama ini kurang mengakomodasi para pengusaha?

Tidak juga, dalam konteks tertentu, di luar kepengurusan, ada kepanitiaan yang tidak jauh berbeda untuk mengurusi program tertentu, sayang lemah dalam dinamika di lapangan. Ini karena lemahnya manajemen, disini kan terkait banyak hal, infrastrukturnya, semangat memotivasinya.

Saya kira sebenarnya NU perlu bercermin dari pengalaman di dunia luar, ini salah satu kelemahan. Kita sering memperolok-olokan kita sendiri. Sebenarnya dalam konteks tertentu baik, tetapi belum ada target yang lebih riil, dan seterusnya, harus lebih jelas breakdownnya, yang lebih realistis sehingga ini memotivasi ada semangat kemajuan yang lebih terukur.

Semua orang mengakui kelemahan ini kok masih menjadi problem?

Manajemen tak hanya keilmuan, tetapi lebih dari itu, butuh fondasi, belum ada kepiawaian dari lapisan tertentu untuk memberikan motivasi, termasuk saya sendiri yang belum cukup memberi motivasi di berbagai lembaga dan struktur di bawah saya.

Saya dua kali menangani proyek pembangunan, salah satunya gedung NU yang baru, hanya butuh sekian Milyar. Sebenarnya dengan potensi yang kita punya bisa dicapai, ternyata kita lemah di lapangan.

Masyarakat belum mendapat berkah dari NU?

Lebih-lebih masyarakat, untuk warga sendiri belum ada sebuah kemajuan yang signifikan, kalau trend positif sudah ada, dari berbagai pembenahan tertentu ada, tetapi dengan waktu yang sekian cepat kan belum signifikan, ini sebuah kelambanan tertentu

Perlu ada revolusi atau apa?

Revolusi dalam konteks tertentu perlu, untuk membangkitkan semangat perlu revolusi, untuk pergerakan, sehingga kita tidak terlalu terbelakang dalam hal ekonomi sehingga pada saat sekarang, virus enterpreneurship, mestinya ini menjadi sentilan di lingkungan internal kita. Nah kita nampaknya belum sepenuhnya ditangkap, tidak sekedar sentilan, tetapi jeweran untuk mengejar ketertinggalan.

Harus menjadi program besar bagi NU ke depan?

Termasuk prioritas bersama, ini kan dalam evaluasi besar kita kan masih dalam barisan yang tertinggal, sehingga ada program yang religius pengajian bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan pengumpulan dana, sebetulnya kan harus sudah mandiri, tetapi masih terus berlanjut.

Potensi ekonomi yang bisa diraih?

Berawal dari koperasi yang ada di pengurus NU, ini bisa diberdayakan, UU Koperasi, kalau disemangati secara proporsional cukup mendukung. Disamping kesadaran yang sudah ada, semangat berkompetisi masih kurang. Sebenarnya ada sentilan, kalau di organisasi tidak dapat apa-apa mana bisa maju. Ok, kita sudah pernah memberikan apresiasi sesuai dengan kompetensinya, tetapi akhirnya ada sesuatu yang kembali pada tanggung jawab yang belum sepenuhnya. ternyata ada budaya tertentu yang belum mendukung, termasuk mendisiplinkan diri, semangat. (mkf)

LPBINU, Garda Depan Penanganan Bencana di NU

Sumber : NU Online

LPBINU, Garda Depan Penanganan Bencana di NU 
Bencana yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari memenuhi media, jika tidak ditangani dengan baik, bencana alam bisa berubah menjadi bencana sosial yang menimbulkan akibat makin buruk. Apalagi ditambah dengan adanya perubahan iklim dan posisi Indonesia yang ada di ring of fire sehingga Indonesia memang sangat rawan terhadap bencana. Disinilah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan mengelola bencana agar tidak semakin membesar.

Untuk menangani bencana dan perubahan iklim ini, PBNU membentuk lembaga baru, Lembaga Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) yang secara khusus akan bekerja menangani isu yang terkait dengan bencana dan perubahan iklim, bagaimana latar belakang, visi serta upaya yang akan dilakukan lembaga ini, berikut wawancara NU Online dengan Avianto Muhtadi, ketua LPBINU.
; Apa maksud pendirian Lembaga Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim ini?

Ada beberapa isu yang berkembang yang dampaknya sudah dapat dilihat langsung oleh mata, tak hanya dirasakan saja, misalnya bencana, juga faktor iklim yang dirasakan menganggu, baik dalam kehidupan atau penghidupan masyarakat.

Kita memahami bahwa Indonesia penduduknya muslim, sebagian besar tinggal di desa dan pengikut NU. Kita tahu bahwa secara geografis, Indonesia berada di ring of fire,lempeng yang sangar rentang gempa, gunung berapi, walaupun disitu ada berkahnya, yang dilalui lempeng ini subur, dan kalau memiliki laut, akan banyak sekali keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

Karena dua faktor tadi, tentu Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa. Di sisi lain, ada pula kerentanan fisik dan sosial, apakah itu konflik, kemiskinan, dan segala macam masalah yang bisa makin memperbesar intensitas, frekuensi, kualitas, kerugian dan kehancuran jika bencana itu terjadi.

Kita memahami bahwa penduduk yang makin banyak itu, tentu akan menggerus sumberdaya yang ada. Kalau daya dukung lingkungannya menurun, karena banyak terambil oleh penduduk, tentu saja sudah kebayang kekurangan lahan sehingga banyak masalah sosial.

Saya melihat NU memiliki potensi untuk mengurangi hal-hal tersebut, pertama NU gerakannya sendiri adalah gerakan moral, tentu yang berhubungan dengan nilai-nilai keislaman. Kedua, NU memiliki tokoh kharismatik yang bisa mempengaruhi kebijakan atau kultur di masyarakat, selanjutnya NU memiliki 14.000 jaringan pesantren dan NU anggotanya juga 60 juta dengan berbagai profesi. Inilah yang menyebabkan NU sangat potensial sebagai agen perubahan sosial budaya.

Apakah ini juga dilihat oleh NU sebagai isu yang berkembang saat ini, seperti perubahan iklim dan bencana?

Saya kaget, isu seperti ini kok tidak masuk dalam muktamar, walaupun dalam draftnya ada. Pemerintah sendiri sudah memasukkan isu lingkungan, perubahan iklim, bencana dan isu lain secara terintegrasi.

Bahkan pertemuan PBB tentang perubahan iklim yang berlangsung di Kopenhagen tahun lalu dan akan diteruskan di Meksiko adalah bagaimana negara memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim. Indonesia sudah meratifikasinya, sudah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah memiliki Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), ini yang seharusnya ditangkap oleh NU, saya melihat yang lain belum, sehingga isu ini seharunys diambil oleh kita untuk memperbaiki demi kemasalahatan umat. Jangan NU jadi pemadam kebakaran saja, jangan sampai kebakarannya besar dan airnya terlalu kecil, apalagi kehabisan air.

Nah, menurut saya, dengan kemampuan NU, dengan banyaknya orang NU yang pintar-pintar, jika NU memberi ruang dan koridor orang seperti ini, makin berdaya, tidak hanya sebagai lembaga, inilah alasan mengapa lembaga ini harus ada.

Sebenarnya NU sudah memiliki gerakan, tapi hanya parsial dan ini biasanya tidak berkesinambungan, ada laporan, biasanya bisa menjadi acuan atau kegiatan tentang hal ini di masa mendatang, dulu ada GNKL, KPBA dan lainnya.
Apa yang sudah dilakukan oleh lembaga itu bisa dikelola dan bisa di jadikan bank data, dan kita semua tahu. Jangan sampai kita kayak upacara tujuhbelas Agustusan yang tanpa persiapan saja, upacara itu harus dikemas dengan baik, tertata rapi, semuanya mengerti dan pada saat selesai upacara dapat diterapkan dalam kehidupan masing-masing bagaimana sikap kenegaraan, dan kewarganegaraan yang baik.

Demikian pula terhadap warga NU dalam tataran belajar keagamaan. Kita tahu merusak atau memanfaatkan SDA berlebihan bisa terjadi kerusakan yang tentu saja dilarang oleh agama, bukannya ilmu dipelajari untuk diterapkan.

Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab dalam penanganan bencana?
Ada empat hal, pemerintahnya adil, ulamanya jujur, ketiga, orang kayanya dermawan, dan masyarakatnya juga tunduk dan mengerti, ini satu kesatuan, apapun permasalahnnya. Tentu NU melihatnya dari mana, karena ada dimana-mana, sebagai masyarakatnya, sebagai ormasnya, ulamanya. Kalau NU sebagai organisasi kemasyarakatan, ya NU itu besar, seperti yang saya katakan tadi, itu merupakan agen perubahan, semua hal yang dilakukan, oleh pemerintah, atau peraturan, sudah adabudgetnya. Mereka tidak bisa lentur seperti NU. NU memiliki potensi, karena yang menjadi korban warga NU, maka cepat sekali reaksinya, dan didasari motif agama untuk membantu sesama atau mendapatkan pahala.

Dan juga sebetulnya, yang juga harus hati-hati menjelaskannya, setiap bencana pasti ada timbal-baliknya, bahwa sesuatu yang ada, seperti Nabi Khidir, yang mendapat bencana merupakan daerah yang dipilih sebagai pengingat, jadi tidak bisa melihat dalam kacamata duniawi saja. Itu menurut saya untuk lebih menjawab, karena garapannya luas sekali.

Lembaga ini kan berawal dari CBDRDM NU, apa sebenarnya yang sudah dilakukan CBDRM NU?

Awalnya lebih pada memberikan suatu konsep Community Based Disaster Risk Management (CBDRM), penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang konsep ini bukan berasal dari luar, tetapi menggali kearifan lokal dan tradisional sendiri, karena masyarakat sendiri yang tahu keadaan lingkungannya, topografi, geografi dan kebiasaan sehari-harinya. Kan agama dan norma berpadu menjadi satu, berartikulasi dan menjadi cara hidup bersama di daerah tersebut. Misalnya di Madura, itu berbeda karakternya dengan di Jember, walaupun sama-sama orang Maduranya,

Nah, berbasis itu, kita mengembangkan beberapa program, dari pengurangan risiko bencana, kita melakukan advokasi ke pemerintah, melakukan penanggulangan bencana, melalui proses pembelajaran, kita juga berkesempatan belajar, kursus, yang dilakukan lembaga donor maupun PBB, kita terbuka mata kepala kita, bahwa hal ini bisa dipecahkan dengan model komunitas, dan ini bisa dilakukan oleh NU dengan konsep rahmatan lil alamiin.
Yang menjadi masalah bencana tiga hal, kemanusiaannya, lingkungannya dan kebijakannya, karena itu, dalam mengurangi kerentanan yang menjadi faktor bencana, harus dilihat dari tiga hal, bagaimana adaptasi terhadap perubahan iklim, penghidupan, sampai sekarang hujan Januari-Februari, sekarang masih hujan.

Terus bagaimana penyehatan lingkungan, saya melihat hal-hal penjelasan atau ilmu, ini semua menurut saya yang harus dilakukan semua fihak, cuma masalahnya, NU dan komunitas lain, pemerintah juga sudah memiliki UU, yang belum tergarap adalah perusahaan, mereka memiliki andil besar dalam perusakan lingkungan. Mereka memiliki konsep Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi sejauh mana pengaruhnya, mereka juga memiliki amdal, tetapi sejauh mana pengaruhnya, kan ini bisa dibeli, jadi berapa nyata kesahihannya. Ini juga menjadi masalah. Makanya, NU harus ngapain, paling tidak mengapa NU harus melakukan itu.

Cuma paradigmanya, lembaga ini mungkin hanya dianggap tanggap darurat saja, padahal itu hanya untuk mengurangi dampak yang lebih luas, padahal sisi lain, kita harus membantu pemerintah, terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

NU kan menggunakan pendekatan pengurangan bencana berbasis komunitas, apa sih konsep ini?

Ya itu, kearifan lokal dan kearifan tradisional diangkat, jadi bottom up, memang adatop down, dengan memakai konsep pemerintah, tetapi masyarakat mengetahui, kembali ke NU, kan memiliki acuan keislaman, moral, aswaja.

Sasarannya di NU banyak, selain tokohnya, dia juga punya lembaga pendidikan, pesantren, madrasah, terus apa yang dilakukan, kita memiliki metodologi, pendek, menengah, panjang, nah kira-kira itu, sehingga tidak ganti pimpinan, ganti juga kebijakannya, seperti ganti ketua umum, ganti juga kebijakannya. Paling tidak ada kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan.

Ini membuat kita bisa mengukur sejauh mana target dan indikator tercapai sehingga ketika ada yang tidak pas, kita bisa melakukan perbaikan. Nah, mengenai masalah penelitian, NU itu selama ini hanya mengandalkan Lakpesdam yang menjadi patokan dalam penelitian. Setiap lembaga sebenarnya harus punya penelitian yang berjalan, untuk mengukur sampai mana programnya berjalan dengan baik, karena itu menjadi acuan PBNU untuk kebijakan besarnya ke depan.

Sisi lain, yang kita lakukan dari upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan, pendekatannya harus melibatkan aspek sosio budaya dan pelestarian lingkungan, tapi yang jelas, NU harus menciptakan SDM yang bertanggung jawab. Agama sudah mengajarkan semuanya, tinggal mengimplementasikannya, tinggal pakai untuk dagang, menghitung uang, terserah.

Sejauh mana hubungan antara lembaga NU dengan lembaga lain di lingkugnan NU, kan mereka juga punya konsen terhadap penanggulangan bencana?

Kalau soal bencana, saya sebetulnya punya dua opsi, tapi bagaimanapun harus ada keterkaitan manajemen dengan diatasnya. Kebetulan pak Abas Muin, yang membawahi LKK, LK dan LPBI, saya sudah sampaikan, tapi belum mendapatkan jawaban dari beliau. Pertama, PBNU sebagai core, namun, LPBINU menyiapkan siapa saja didalamnya yang diperlukan dalam mengurangai dampaknya, misalnya yang berhubungan dengan SAR, Ansor atau IPNU, untuk dapur umum kita bisa melibatkan Muslimat atau Fatayat, atau medis untuk LKK, LPK atau Pagar Nusa untuk ketabiban, macam-macam.

Tapi jangan lupa LPBINU bukan pencari dana, harus ada dana taktis, kebetulan kita harus mencari dari luar, apakah hubungan dana dari LAZ, bisa dipakai, bukan untuk operasionalnya. Dan jangan lupa orang yang ada di lembaga harus merupakan orang yang memiliki hubungan baik dengan dunia luar sehingga mudah bekerjasama, tapi bagaimana silahkan, hanya sebagai koordinasi saja, atau menaungi.

Opsi kedua, kita tulun langsung ke lapangan, nanti dikoordinasi langsung saja di lapangan, tapi yang jelas, konsep untuk contingency planning, dalam managemen tanggap darurat kita sudah punya dan sudah biasa melakukan. Pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan, kedua, buat posko, ketiga, koordinasi, keempat, manajemen relawan, kelima, distribusi bantuan, audit, dll. Ini yang terjadi.

Satu lagi untuk menjawab yang lain, semua permasalahan yang dihadapi kita saat ini bisa dilakukan semua lembaga, tinggal bagaimana koordinasi dan core-nya, Misalnya isu lingkungan, itu bisa dilakukan semua lembaga, tinggal corenya dimana, bukan ini hanya urusan kami, misalnya bencana, urusan Muslimat saja, kita harus koordinasi, bukannya lebih baik kalau kita bareng-bareng, keterbukaan ini yang harus dilakukan di NU.

Lembaga ini juga punya bebeapa pilot project di beberapa daerah?

Namanya juga pilot, sebagai percontohan, yang dengan AusAID, ini sudah hampir selesai, tinggal satu tahun lagi, exist strategisnya. Jadi dari semua pilot project yang kita lakukan, harus ada dokumentasi, lesson learning dan best practice dan bad practice, ini kebanyakan kita tidak mau ngomongin kegagalan kita. Kedua, kalau ini memang baik, kita akan merevisi buku panduan.

Ketiga, pilot project yang sudah oke ini kan akan kita tinggal karena lambat laun, bantuan itu harus berkurang sehingga mereka bisa mandiri, ini akan kita coba ke pesantren lain, yang masuk dalam 17 propinsi yang rawan berdasarkan data BNPB dan BMKG, ini yang akan kita coba dalam lima tahun ke depan.

Sisi lain lagi, kita juga mulai menginisiasi perubahan iklim, kita akan mencoba lembaga yang melakukan perubahan iklim, kita bekerjasama, bahkan akan mengeluarkan buku tentang perubahan iklim baik adaptasi atau mitigasi yang sudah kita elaborasi dengan nilai-nilai keislaman aswaja, namun kalau sebagai buku saja tak akan cepat, nah buku ini kita harapkan bisa menjadi panduan, khutbah Jum’at, pelatihan, dan bisa disosialisasikan ke pesantren, juga dengan hal lain.

kita sendiri di LBPI juga memiliki lima bidang, pertama, bidang advokasi bencana, ada mitigasi, dibagi dua, struktural dan pembangunan fisik, RT/RW, tata ruang dan wilayah, satu lagi, mitigasi kultural, penyadaran di masyarakat, penguatan kelembagaan.

Tentang Pengawasan Risiko Bencana, itu kesiapsiagaan, kelau ada bencana sudah siapkan, ada bidang kedaruratan, ini yang menjadi core, departemen peralatan dan perlengkapan, untuk kebutuhan di lapangan, dan rehabilitasi, kita tak hanya memperbaiki suara, tapi juga air bersih, MCK dll.

Bidang ketiga, advokasi jejaring, menjadi koridor untuk memberikan informasi, website, advokasi kebijakan dan pengembangan masyarakat, advokasi tak hanya ke masyarakat saja, tapi juga ke pemerintah, tentu dengan cara yang baik-baik. Biasanya yang berhubungan dengan ini kan konflik tambang atau tanah. Kita tak hanya seperti NGO lain yang hanya kasih tunjuk, kita juga kasih solusi.

Kita ada bidang riset dan pengembangan, informasi dan pengelolaan ilmu pengetahuan. Tempat lain ngetopnya knowledge centre,

Departemen lain, kajian dan penelitian, ini think thanknya lembaga ini, dan saya berharap semua punya ini, terakhir, kita ada bidang pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim, isinya tentang perubahan iklim, mulai dari dampak dan, adaptasi, mitigasi, REDD, LULUK, kita juga ada konservasi dan pemberdayaan SDA, mulai darireduce, recycle, reuse, pengelolan B3, departemen tata kelola lingkungan dan energi inovatif.

Lalu bagaimana penguatan lingkungan dari pesantren dan masyarakat, dan bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan energi alternatif, misalnya mikrohidro dan biogas. Dalam konteks sederhana, misalnya bagaimana pesantren membuang limbah manusianya, ini ke mana, misalnya bisa dikelola sendiri, tinggal hukumnya bagaimana, dosa apa tidak makruh apa tidak, jadi kotoran ini bisa menjadi api, ini bagaimana hukumnya.

Yang jelas, pernah saya sampaikan, lembaga di NU bukan lembaga pengganti di luar, misalnya kita menggantikan BNPB atau Ansor menggantikan tentara. Satu lagi, kita berani dilakukan audit, apapun unit kegiatan, per kegiatan, per unit, dan per tahun, insyaallah kita siap karena dari dulu kita sudah melakukan itu.

Kita berharap teman-teman tak hanya jago melakukan perencanaan, monev, tetapi juga mempertanggungjawabkan, semua itu.

Ada lima bidang, pekerjaannya, ini sangat luar biasa, mampu ngak melaksanakannya, atau sekedar mimpi?
Kalau mimpi untuk menjadi satu cita-cita ya, tetapi saya mencoba untuk tidak besar pasak daripada tiang, dan juga mengawang-awang, padahal sebetulnya belum ada pijakan. Nah, kita sudah ada pijakan, modal jaringan, modal sumberdaya lain yang kemarin, kedua, pemerintah sendiri baik sesuai dengan janji kampanyenya, dan UNFCC, sudah memasukkan perubahan iklim, pemerintah sangat membutuhkan kita, bahkan dalam pertemuan dengan PBNU sudah disebutkan kita akan bekerjasama, dan juga dengan depertemen dan lain.

Nah, dalam LSM kebencanaan, mereka sangat terperangah pada saat kita menyatukan perubahan iklim dan lingkungan, kita sudah memulai ini dengan dasar bahwa karena kita melakukan, kebetulan teman-teman di sini pernah belajar, ada yang antropolog, kemudian, konsep saya sendiri juga sekolah lingkungan, sebelum saya lempar ke luar, saya coba terapkan di NU dulu, insyaallah walaupun saya lama sekali bertafakkur, jangan-jangan lembaga ini banyak mudaratnya, namun saya ingat petuah dari Kiai Sahal dan Gus Mus, "Lakukan saja dulu, pasti ada manfaatnya," Kita siapkan konsep, kita siapkan perangkat pendukung, ya sudah kita lakukan.

Kami memahami lembaga ini tidak masuk AD/ART, tetapi isu ini sudah dirasakan dampaknya dan kita melakukan ini, dan ini yang kita coba bahwa NU insyaallah bisa, kita pelan-pelan, akan ketahuan kemana larinya, seperti lembaga atau departemen lain, dibutuhkan tetapi belum muncul, ini pemberdayaan umat yang efektif karena urusan sosialnya sangat tinggi, kita bisa melihat banyak UU dan peraturan pemerintah banyak yang bertabrakan, jadi tak hanya berbasis project saja, tapi untuk jamaah. (mkf)

LAZNU Dikelola Profesional dan Transparan

Sumber : NU Online

KH MASYHURI MALIKLAZNU Dikelola Profesional dan Transparan
 Meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tapi kesadaran untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat ternyata masih rendah. Padahal, potensi zakat jika digali dan dikelola secara professional, transparan dan akuntabel- bertanggungjawab dari zakat ini bisa terhimpun sebesar Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Tapi, faktanya, sampai hari ini kalau pun dikumpulkan dari seluruh hasil zakat dari seluruh lembaga amil zakat yang ada di negeri ini hanya mencapai Rp 1 triliun. Itu berarti baru satu persen dari potensi zakat yang sesungguhnya. Karena itu sosialisasi kesadaran berzakat, manfaat zakat dan menejemen pengelolaan zakat ini harus terus ditingkatkan terhadap mereka yang wajib mengeluarkan zakat (muzakky), mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq) maupun pengelola zakat (‘amil). 

Dan, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya, bersih, amanah dan mampu menegelolanya secara professional dari organisasi yang amanah seperti Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (Laznu).

LAZNU pada bulan Ramadhan 1431 H/2010 lalu sudah mendistribusikan senilai Rp 800 juta dalam bentuk uang, sembako, kegiatan pesantren kilat dan santunan anak yatim ke lebih dari 1000 orang di Jakarta, dan melalui pengurus wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU) di seluruh Indonesia. Berikaut petikan wawancara NU Online dengan Ketua Laznu PBNU KH Masyhuri Malik, di Gedung PBNU Jakarta, kemarin.

Bagaimana perkembangan LAZNU?

Kita sadar bahwa keberadaan LAZNU ini masih baru dan berjalan setelah Muktamar ke 31 NU di Donohudan, Solo Jawa Tengah, 2005 silam. Jadi keberadaan LAZNU baru lima tahun dan masih dikelola secara tradisional. Sehingga warga NU pun masih belum banyak yang mengenal, apalagi masyarakat. Saya sendiri baru menjabat selama dua bulan ini setelah Muktamar ke-32 NU di Makassar, Mei 2010 lalu. Sehingga masih menghadapi kesulitan dalam menghimpun dana yang besar.

Oleh sebab itu kalau LAZNU tidak memperoleh kepercayaan dari muzakky untuk mengelola keuangan zakat, infaq dan sedekah, maka akan sulit muzakky akan menyalurkan zakat kepada LAZNU. Di sisi lain kesdaaran masyarakat untuk berzakat ini juga masih rendah.

Tapi, kalau dikelola secara professional dan tepat sasaran, Insyaallah dalam waktu 5 tahun, LAZNU bisa berkonstribusi besar untuk program pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha pertanian, nelayan, peternakan, produk-produk kebutuhan pokok warga NU dan usaha lainnya. Selain itu bisa bergerak dalam bidang pendidikan, pesantren, kesehatan dan lain-lain.

Untuk itu agar lembaga ini berjalan secara professional, maka LAZNU mengangkat seorang direktur (M. Amir Ma’ruf) dan tenaga lainnya agar LAZNU ini tidak dikelola secara asal-asalan. Langkah ini agar dari sisi penghimpunan dana ada peningkatan dari tahun ke tahun. Yang jelas jangan sampai pendistribusikan zakat ini seperti memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Kalau seperti BLT maka tidak akan pernah bisa mengurangi kemiskinan, karena uang atau sembako itu akan habis hanya untuk dikonsumsi sehari dua hari.

Jadi, zakat itu harus dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat tidak saja dalam bentuk uang atau sembako, melainkan juga dalam bentuk memberdayakan ekonomi, pendidikan, kesehatan dll. Misalnya membantu petani untuk menyewa tanah sawah untuk pertaniannya, pembiayaan pupuk, kebutuhan nelayan, membuka usaha, rumah sakit dan lain-lainl. Jadi, potensi zakat ini sangat besar untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Bagaimana potensi zakat di Indonesia?

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun. Sedangkan yang terhimpun saat ini baru Rp 1 triliun. Jumlah ini pun dari seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia, sehingga yang terlaksana baru mencapai 1 persennya. Karena itu ke depan harus ada sinergi dengan seluruh Lazis tentang data base khususnya terkait penerima zakatmustahiq, agar tidak tumpang tindih dalam pendistribusian zakat tersebut. Sebab, kalau tumpang tindih, ada banyak mustahiq menerima banyak dan dikhawatirkan banyak juga yang belum kebagian sama sekali.

Karena itu sosialisasi kesadaran berzakat, manfaat zakat dan menejemen pengelolaan zakat ini harus terus ditingkatkan terhadap masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat maupun mereka yang berhak menerima zakat. Dan, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya, bersih, amanah dan mampu mengelolanya secara professional.

Ada program prioritas? 

Setidaknya zakat ini kalau dimenej secara professional bisa tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan itu akan terwujud. Misalnya kalau ada seribu petani dan satu petani mendapatkan pendampingan yang cukup, maka ke depan LAZNU akan banyak memberdayakan petani sekaligus mengurangi kemiskinan tersebut di seluruh Indoensia. Oleh sebab itu perlunya sosialisasi LAZNU. Baik untuk muzakky maupun mustahiq khususnya di dalam masyarakat NU sendiri.

Selama ini dalam pendistribusian zakat itu LAZNU bekerjasama dengan pengurus NU di wilayah provinsi (PWNU) maupun di kabupaten (PCNU) dan masih terbatas, karena dana yang terhimpun belum besar. Pada prinsipnya, ke depan kalau dana yang terhimpun ini sudah besar, maka secara organisasi, maka LAZNU bisa kerjsama dengan lembaga ekonomi, pendidikan, kesehatan dll di bawah PBNU dan ini sejalan dengan cita-cita NU sendiri agar pengembangan zakat ini secara professional dan lebih besar lagi untuk kepentingan umat, bangsa dan negara.

Apa kendala pengelolaannya? 

Setidaknya sumber daya manusia (SDM). Karena itu LAZNU mengangkat seorang direktur dan lain-lain agar lebih professional dan tidak asal-asalan, karena menglola uang umat itu amanah yang cukup berat tanggungjawabnya di sisi Allah SWT. Selain itu untuk meyakinkan bahwa LAZNU itu professional, akuntabel dan transparan perlu strategi dan kemampuan tersendiri. Sehingga dibutuhkan tenaga yang professional.

Bapak optimis? 

Ya, pasti saya optimis untuk 5 tahun ke depan dana yang dihimpun LAZNU meningkat sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana LAZNU sendiri. Sampai saat ini data base mustahiq maupun muzakky sendiri dari NU belum selesai. Tapi, kita optimis muzakky dari luar NU pun akan memberikan amanah kepada LAZNU jika dikelola secara professional, akuntabel dan transparan. Dalam pengelolaan dana ini LAZNU bekerjasama dengan 6 bank ( BNI syariah, BRI syariah, BCA syariah, Mandiri, Mandiri syariah dan Mega syariah).

Yang pasti dalam dua bulan ini Laznu sudah menyalurkan santunan sebesar Rp 800 juta lebih untuk 1000 anak yatim, fakir miskin dan anak-anak jalanan dalam bentuk uang, sembako, pesantren ramadhan dll. Sedangkan mereka yang berzakat (muzakky) masih banyak dari luar NU dengan mengirimkan uangnya melalui bank-bank tersebut. Mereka ada yang mencantumkan nama dan ada yang hanya menyebut sebagai hamba Allah SWT.

LAZNU menerima dari non muslim? 

LAZNU tetap menampung dana-dana dari non muslim yang memberikan kepercayaan dan peduli terhadap program-program perjuangan NU untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha dan lain-lain. Jadi, LAZNU terbuka untuk warga non muslim yang bersedia mendukung perjuangan NU dengan memberikan sedekah dan itu sudah ada selama ini.

Yang pasti, dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana ini, LAZNU berharap seluruh elemen pengurus NU dari pusat sampai daerah untuk membantu melakukan sosialisasi program LAZNU di daerah masing-masing terhadap muzakky. Sebab, kalau zakat ini dikelola secara massive, dalam kelompok besar setidaknya di lingkungan NU seperti untuk PNS, pedagang, petani dan tenaga professional lainnya, maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar.

Kalau PNS bisa menyisihkan Rp 50.000,-/bulan, maka dalam setahun menjadi Rp 600.000,-. Kalau jumlah PNS di lingkungan NU mencapai satu juta, maka dalam setahun dana yang bisa dihimpun mencapai Rp 6 miliar. Belum lagi petani, pedagang, pengusaha dan pejabat lainnya. Kalau kesadaran berzakat ini besar, maka dana yang dihimpun akan besar dan akan besar pula cakupan pemberdayaan dalam mengurangi kemiskinan, kebodohan, kesehatan dan keterbelakangan lainnya di NU maupun masyarakat pada umumnya.(amf)

LPTNU dan Modernisasi Perguruan Tinggi NU

Sumber :NU online

26/10/2010 19:04

LPTNU dan Modernisasi Perguruan Tinggi NU 

Selain memiliki ribuan pesantren, NU memiliki jaringan perguruan tinggi yang sangat banyak. Tercatat 215 Perguruan Tinggi menjadi anggota dari Lajnah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU).

Bagaimana konsep pengembangan Perguruan Tinggi yang saat ini sebagian besar masih berkonsentrasi pada bidang agama, dan bagaimana menghadapi persoalan liberaalisasi pendidikan dan persoalan lainnya, berikut wawancara NU Online dengan Ketua LPTNU Dr H. Nur Ahmad di gedung PBNU, Selasa (26/10).
 
Bagaimana upaya pengembangan perguruan tinggi NU?

Kita ada tiga konsep besar, pertama dalam bentuk franchise, percontohan yang sudah bagus, kemudian kita sebarkan ke seluruh perguruan tinggi NU yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari 200 sehingga nanti ada standarisasi kurikulum, dosen, manajemen, penataan atau penggunaan lahan, dan sebagainya. Standarisasi ini terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu sampai pada mencapai kualitas internasional.

Kedua, pengembangan perguruan tinggi yang sudah ada dengan melihat kebutuhan pasar.  Perlu evaluasi program yang sudah ada untuk melihat kebutuhan pasar, kalau perlu membuka yang baru.
 
Ketiga, membuat perguruan tinggi baru. Ini target kepengurusan NU yang sekarang. Kita harapkan bisa membikin lima universitas baru, satu di Jakarta, dua di Sumatra dan dua di Kalimantan. Di Jakarta ini kita harapkan menjadi universitas baru yang besar. Insyaallah tanahnya sudah ada sehingga memudahkan kami. Kebetulan sekarang ini kami sedang menyusun kepanitiaan, tim dan proposal dan draft akademik untuk perguruan tinggi ini.

Arahnya, perguruan tinggi NU ke depan, akan menjadi perguruan tinggi modern, yang bisa menguasai minimal bahasa, Arab, Inggris dan Indonesia dengan program studi sesuai kebutuhan di ASEAN.

Kita harapkan ini akan menjadi perguruan tinggi internasional dan nasional, dalam konteks networking, pengembangan pasar dan sekaligus program studi dan kurikulumnya. Nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kita memiliki banyak sumberdaya alam, tetapi belum dikelola dengan baik. Indonesia Timur merupakan daerah yang kaya, tetapi masyarakat yang terlibat didalamnya masih kecil. Freeport masih dikuasai asing, hutan dikuasai asing, masih ada pencurian di laut sehingga ikan dikuasai orang asing. Pertambangan di bawah laut juga belum bisa dilakukan orang Indonesia sendiri. Ini problem dan kita harapkan bisa mengarah ke sana, termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan Indonesia di bagian barat.

Untuk Jawa, lebih baik dikonsenterasikan untuk industri modern, tetapi mencakup keseluruhan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, jadi pembangunan industri di Jawa harus kuat, tetapi di Indonesia bagian tengah, yang masih banyak lahan, masih perlu dikembangkan untuk perkebunan atau pertambangan dan lainnya.

Intinya, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu apa kebutuhan Indonesia ke depan, dengan demikian, manusia Indonesia yang kita harapkan untuk dididik di NU seperti apa, lalu dididik dimana, sehingga kita tidak eforia membuat program studi yang sudah banyak di buka orang lain sehingga terjadi penumpukan sarjana sementara disisi lain banyak bidang yang tidak ada sarjananya. Kami menganggap bahwa pengembangan pendidikan di Indonesia belum memiliki grand design yang bagus.

Mudah-mudahan kita memiliki percontohan sehingga manusia Indonesia ke depan bisa diarahkan melalui pendidikan untuk menentukan nasib bangsa. Ini yang saya kira di dunia pendidikan masih selalu gagal. Ini harapan kami, namun demikian kita akan mendiskusikan lebih dahulu. Tim ini kita kumpulkan, termasuk mengumpulkan tokoh NU di semua lini. Kita memiliki ahli di banyak bidang, mereka bagus-bagus, cuma belum kita manfaatkan.

Konsentrasinya masih di perguruan tinggi Islam, strategi masuk ke bidang umum bagaimana?

Dari pengalaman, kita agak sedikit terperangah ketika membuat program studi baru, nanti dosennya siapa. ya kita cari terus, kalau perlu kita pinjam, nanti lama-lama kita akan memiliki dari kader sendiri. Kita harus dimulai, ke depan kita tidak bisa mengandalkan jurusan agama, kalau ini, saya kira cukup di pesantren. Pesantren lebih hebat daripada yang dididik di perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi tetap harus dididik ajaran aswaja.

Pemerintah tak rugi jika mengembangkan perguruan tinggi NU karena pasti menjadi nasonalis yang baik, karakter yang dipengaruhi pesantren sehingga karakter aswaja benar-benar berpengaruh dalam kehidupan bangsa.

Orang-orang aswaja itu dinamis, tapi tak meninggalkan yang lama, tak ada kekangan, dia lepas, tetapi tetap menggunakan prinsip lama yang baik. al-muhafadhatu alal qadimish Shalih wal akhdzu bil jadidil aslah selalu di pegang.

Persoalan kualitas bagaimana peningkatannya?

Betul, karena itu semacam franchise untuk meningkatkan standarisasi kurikulum, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, ini minimal. Kita tak bisa meninggalkan mereka yang sudah berkomitmen berjuang di NU. Kita juga tak bisa membiarkan mereka begitu-begitu saja.

Sudah ada bayangan yang menjadi contoh?

Sekarang ini ada universitas yang mulai besar, ini bisa di contoh, dari situ, nanti akan mulai kelihatan bagaimana cara menangani universitas yang baik. Saya tak perlu menyebutkan, tetapi teman-teman di perguruan tingig NU sudah tahu.

NU basis dasarnya kan pesantren, lalu bagaimana nanti menghubungkannya?
Harapan saya, di setiap perguruan tinggi, ada pesantrennya, atau di setiap perguruan tinggi itu diajarkan ajaran-ajaran kepesantrenan, yang disitu memang kalau jurusan umum, minimal di situ ditampilkan landasan keilmuan yang berdasarkan agama, tetapi perlakuan terhadap ilmu, bagaimana mengaplikasikan dengan landasan kepesantrenan, ketawadhuan dengan orang tua atau dengan siapa saja sangat menghormati, terutama dengan kiai, tetapi tidak kemudian tak bisa berkembang karena penghormatan semacam ini.

Ini sesuatu yang mencair, santri ngak samikna waathokna secara buta. Dalam batas tertentu ya harus berkembang, disitu ia berkembang. Santri model seperti ini banyak, karena itu perlu ditampung, perlu ruangan untuk mengembangkan.

Nanti yang membedakan lulusan perguruan tinggi NU dengan lainnya ciri khasnya apa?

Ya mungkin merupakan semacam platform, kemudian semacam postulasi figur sarjana NU akan sepergi apa, lulusan perguruan tinggi akan kelihatan dengan sendirinya. Ini sudah saya coba di Universitas Wahid Hasyim, sudah mulai kelihatan. Dalam diskusi selalu menampilkan tingkat keilmuan sesuai dengan bidangnya,tapi tak lupa menyisipkan ayat-ayatnya, dan juga dalam hal penguasaan terhadap forum, itu akan sangat kelihatan sekali model penguasaan NU dan orang lain. Ada ciri khas sendiri bagaimana orang NU menguasai forum.

Untuk universitas NU Jakarta, kapan targetnya?

26 Januari yang akan datang diharapkan sudah soft launching. Jadi nanti awal Januari kita memantapkan lagi perguruan tinggi NU yang ada. Kita akan mengumpulkan perguruan tinggi yang ada. Sekarang sudah sekitar 215. yang penting sudah ada ini jangan kita abaikan, kita betulkan.

Pasar bebas, PTN membuka jurusan baru sehingga banyak PTS yang kolaps?

Kita perlu punya ciri khas, kalau segmen pasar kita NU, ya ciri khas NU-nya harus ada, ya ini sebagai upaya untuk mempertahankan NU sebagai benteng, tetap menjaga nilai-nilai ke-NU-an, sehingga ada simbiosis mutualisme, satu sisi kebutuhan NU harus dirancang sedemikian rupa, disisi lain perguruan tinggi NU harus mewadahi NU secara kultural. Anak orang NU dididik di perguruan tinggi NU, keluarannya tidak mengagetkan orang NU.

Nanti perguruan tinggi-perguruan tinggi itu bagaimana hubungannya dengan NU?

Inilah, mengapa kita pilih tiga model, karena dulu perguruan tinggi NU tidak didirikan NU, sekarang kan ada LPTNU. NU mau bergerak di perguruan tinggi. Yang sudah ada kita bina, jangan dianggap tidak NU, kita kembangkan dengan standarisasi, tapi yang PT yang baru atas nama NU.  Adapun nanti kemudian sudah banyak perguruan tinggi yang dimiliki NU, kemudian yang lain ikut, ya alhamdulillah. Karena mereka juga ingin mengabdikan diri ke NU dengan cara mereka sendiri.

Jadi mereka lebih otonom?

Ya, semacam franchise, ada standarisasi, paling tidak ada standarisasi minimal. Disitu ada ajaran ahlusunnah wal jamaah dikembangkan. (mkf)

Kita Tumbuhkan Kelas Menengah Baru dari NU

Sumber : nu online

01/11/2011 14:52

As’ad Said: Kita Tumbuhkan Kelas Menengah Baru dari NUNahdlatul Ulama dibentuk salah satunya berakar dari Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Kaum Pedagang) sehingga visi gerakan ekonomi harus terus dihidupkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan latar belakang pengikut yang sebagian besar berprofesi sebagai petani di pedesaan, upaya pengembangan ekonomi NU menjadi tantangan berat. Keberhasilannya juga akan menjadi kesejahteraan bagi Indonesia mengingat sebagian besar rakyat Indonesia berkultur NU.

Bagaimana strategi pengembangan ekonomi bagi warga NU, berikut wawancara Mukafi Niam dengan Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali beberapa waktu lalu. 

Bagaimana upaya pengembangan ekonomi NU?

Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan warga NU. Titik tolaknya dari Nahdlatut Tujjar yang dikembangkan oleh para pedagang NU. Kedua dari koperasi Syirkah Muawanah. Dulu kan pedagang NU berkumpul disitu, sayang hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena kita dibatasi Belanda, perdagangan hanya diperuntukkan bagi bangsa Timur.

Sekarang kan ekonomi sudah kapitasis murni, bahkan neolib. Pertanyaaanya, kita mau melawan atau berkolaborasi. Saya tidak melawan atau berkolaborasi, tetapi bagaimana memposisikan ekonomi kita, mau tak mau harus bergaul dengan mereka, tapi tak ikut konsep mereka. Mau tak mau kita harus bisa hidup dalam situasi seperti itu, tatapi bukan berarti membenarkan mereka, tapi tak juga menyalahkan secara frontal, tak ada gunanya. Karena itu kita harus memanfaatkan berkah kerjasama,

Seperti zaman Belanda kita bisa melakukan kebijakan non kooperasi atau bekerjasama, tetapi jika bekerjasama bukan berarti membenarkan mereka, seperti itulah dalam bidang ekonomi. Contoh yang kongkrit adalah supermarket. Ini kan konsep liberal, bagaimana mereka menerima produk kita yang merupakan produk darihome industri.

Apakah home industri masih bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar?

Kalau kita bicara home industri kita tak ngomong kapasitas lagi, Taiwan bisa, Jepang bisa. Ini artinya akan muncul tenaga kelas menengah. Satu pabrik akan dihidupi banyak fihak, mereka tidak bisa semena-mena. Kita bisa hidup, mereka juga hidup. Karena itulah kita akan membangun home industri.

Kebijakan nasional kita dorong seperti itu, di NU juga harus mengarah ke situ juga. NU kan berbasis pertanian, peternakan dan perikanan laut, untuk ini semua kan perlu finance. Pendirian lembaga keuangan mikro ini sebenarnya untuk mendukung itu, untuk membantu membangun home industri yang berbasis pertanian.

Contohnya peternakan, Sekarang kita mengambil sapi dari Australia yang sekali angkut bisa 10 ribu sapi. Mereka bisa mendikte dengan memberikan kualitas yang lebih rendah, kenapa kita tidak membikin industri sapi sendiri. Semua masih tergantung dari luar, bibitnya dan lainnya. Kemarin saya ketemu anak NU yang bisa melakukan persilangan sapi, ya kita bikin dari awal, kita bikin yang berbasis pesantren.

Berarti harus difasilitasi dahulu keberadaan lembaga keuangannya untuk menopang home industri ini?

Ya, lembaga keuangan ini bisa dimiliki siapa saja, bisa dimiliki NU, pesantren atau pribadi yang kaya. Yang penting NU ikut membangun sistemnya, manajemennya. Yang diperlukan sekarang pilot project, orang yang bisa bekerja, toh katanya pemerintah memberikan kesempatan yang luas untuk pembiayaan. Banyak contoh lain, buah-buahan, masak kita impor. Ini kan perlu ilmu pengetahuan. Ini kan konsolidasi di bidang ekonomi. Selama ini kan kita ikut orang luar saja.

Kedua, perlunya peningkatan produktifitas. petani hasilnya kurang karena rontok di sawah dan di giling pakai huller, kalau dihitung 20 persen yang hilang. Kenapa tidak digunakan sistem penggilingan yang dipanaskan, mengelupas sendiri, menirnya sedikit, baunya harum, kadar airnya rata sehingga awet, ini kan menguntungkan petani. Banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk membangun microfinance. Ini kan pada akhirnya jaringan NU semua.

Nantinya ada lembaga mikro keuangan, ada Syirkah Muawanah, ada BPR. Ini kan jaringan ekonomi sendiri yang membiayai sendiri. Kalau usahanya sudah besar ya ke bank, bukan kewajiban NU lagi, ini tugas pemerintah. Kita membikin lembaga keuangan yang besar kalau yang kita punya sudah besar.

Dan ini tak harus dimiliki oleh NU, struktural pengurus boleh, pesantren boleh, pribadi boleh sepanjang orang NU. Kalau di luar basis orang NU, ya kita harus bekerjasama dengan orang luar, ekonomi itu tak mengenal agama. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan siapapun. Ini kalau dikaitkan dengan sistem pluralisme kan keberagaman. Kita tidak mengikuti yang Barat, ya Bhinneka Tunggal Ika melalui interaksi sosial, bukan dalam arti akidah. Itu kan sesuai dengan itu, kan kalau kita Bhinneka Tunggal Ika kan ukhuwah, satu dan bersaudara, cocok dengan ukhuwah wathoniah, melihat orang lain bagian dari kita, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Kita merasa saling tergantung dengan orang lain, persatuan kita bangun melalui konsep kerjasama ekonomi, bukan hanya melalui pertukaran etnik. Bagaimana yang kaya merasa tergantung yang miskin, yang miskin merasa tergantung dengan yang kaya. Misalnya saudara kita yang Tionghoa, mereka kan menginginkan keamananan usahanya. Kalau dia bisa menarik menjadikan orang NU temannya, ia akan mendapatkan perlindungan keamanan. Ini dilakukan dalam konteks pluralisme, ini menuntut perubahan mindset, intinya kemandirian yang dimulai dari perubahanmindset.

Pengajuan proposal tidak masalah, tapi yang menuju kemandirian. Kita tdak punya uang tapi terus bekerjasama, setelah itu, kita boleh ngomong untuk meraih presiden atau wakil presiden. Selama ini tak ada, ngak usah ngomong itu, sudah berpengalaman berkali kali dan gagal. Kita belum siap bertarung dalam kancah politik seperti itu. Bukan berarti kita tak bermain politik, tapi sampai dimana kita berhasil.

Banyak pesantren yang berhasil dalam pengembangan BPR, katakanlah seperti Sidogiri, tapi sisi lain, PBNU punya pengalaman dengan Nusumma yang kurang berhasil?

Ini kembali pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Sidogiri memulai dengan pengetahuan dulu, bermodal 17.5 juta rupiah, tahun 1997, tapi dia mengirim orang ke BPR punya ICMI, jadi disana dimulai dari itu, yang  Nusumma dimulai langsung. Ini kan satu yang berbeda, Sidogiri yang didik pertama langsung banyak dan bikin sendiri. kalau Nusumma kan pegawai.

Karena itulah, saya tahun 2007 membikin itu, saya bikin di Pati, jadi tiga BMT, yang paling bagus asetnya 2 M, yang terjelek 300 jutaan asetnya. Artinya saya ingin mengembangkan seperti itu. Bagaimana tenaga teman-teman yang mau memsupervisi di bawah, ini yang diperlukan. Kita kan baru proses dua kali, 120 orang. Saya tidak berpretensi semua jadi karena bakat entepreneuship harus ada. Kita tak boleh terlalu tergesa-gesa. Kita belajar dari Sidogiri, proses pembelajaran. Setiap pelatihan kita kirim ke sana. Kita mediasi BMT yang sudah ada untuk bisa kita bersinergi dengan lembaga keuangan yang sudah ada. Yang ada kita bina supaya kita carikan tempat. Kita akan melihat sejauh mana kelebihan dan kelemahannya.

Nusumma akan kita lihat, bisa diperbaiki apa tidak, bisa kita carikan kerjasama. Ngak harus kita miliki, saham mayoritas bisa orang lain, yang penting kita punya disitu, karena ada proses pembelajaran di situ. Syirkan Muawanah tak cukup, harus ada lembaga keuangan yang lebih besar.

Sektor keuangan mikro pesaingnya kan sangat besar, bagaimana bersaing dengan yang lain?

Saya yakin kalau mindset-nya sudah menuju kemandirian, dengan akhlak yang baik ala pesantren, kita punya keunggulan dari yang lain. Ini bisa kok, seperti Sidogiri kan asetnya sudah 47 M. buktinya mereka bisa. Ngak bisa dipandang sepele. Yang penting amanah dan memiliki kemampuan manjerial skill. Bukan mencari uang sebanyak-banyaknya, PNS juga enterpreneurship, asal kreatif. Saya ini menjadi pengurus di PBNU atau tidak, saya dari dulu sudah bergerak di situ, dan saya tidak pernah meminta menjadi wakil ketua umum.

Saya sudah memiliki program dengan KH Yusuf Cudhori, bikin pelatihan. Saya ke sana, membawa teman Tionghoa. Kita membikin madrasah sebagai bentuk kemandirian tidak dibawah Belanda, sekarang kemandiriannya dalam bidang ekonomi. Ini semua didorong oleh enterpreneuship. Pesantren harus punya SMK kejuruan, bukan ingin mendidik santri menjadi kuli, tetapi supaya daya tarik pesantren tidak hilang, karena pengaruh industrialisasi, masyarakat menjadi konsumtif. Orang jadi bertanya ngapain sekolah di pesantren yang tak mendapat duit. Disisi lain, dhak semua orang jadi kiai, dan pengembangan pengetahuan diniyah harus ditingkatkan juga.

Pada satu sisi kita perlu mengembangkan sisi pragmatisme untuk mengembangkan ekonomi ummat, tetapi satu sisi juga perlu mengembangkan sisi idealis dengan keilmuan kegamaan yang lebih luas.

Pengembangan sekolah dan rumah sakit bukan sektor ekonomi yang profitable, tetapi lebih pada sebuah misi sosial, kalau NU berhasil dalam ekonomi kan luar biasa?

Kita ingin mendidik dengan kultur NU, kalau mereka kaya, dia sadar NU-nya sehingga organisasi akan gampang cari duit. Ini persoalan kita, Malaysia, dari awal merdeka, membangun luar bandar. Kita menggunakan konsep trickle down effect. Pak Harto mengaitkan dengan KUD, sayangnya kurang berhasil.

Proses pengkaderan di IPNU sejauh ini belum ada konsep enterpreneurship?

Makanya, yang dikader di NU, lebih bagus dari awal, saya sampai mau membikin tempat pendidikan sendiri ditempat yang sederhana. Kalau mau belajar kemandirian harus di kampung supaya tahu keadaan kita masih seperti itu. Kalau di kota kan sudah konsumtif. Kita perlu pionir, tapi ke dalam masih perlu pembenahan. Teman-teman menginginkan perubahan, diawali perubahan mindset dulu, ngak cukup dengan ceramah, tapi perlu contoh-contoh sehingga suatu saat orang ikut. Yang di tengah yang bergerak, yang dibelakang yang meluruskan dan mendorong, kalau yang ditengah memprakarsai.

Saya berfikir sederhana, tak ikut teori Barat. Pembentukan teori kan melalui riset, dan kita kan ngak sama dengan mereka, ngak bisa copy paste. 

Bertemunya Agama dengan Adat

Sumber :www.nu.or.id 

10/05/2011 15:21

Dalam praktek keagamaan, oleh kelompok puritan, adat disingkirkan. Adat dinilai sebagai tidak pantas berdampingan agama. Adat manusia, agama Tuhan. Adat relatif, agama mutlak. Adat lokal, agama universal, dan seterusnya.

Bagaimana orang Bugis menerima agama? Bagaimana mereka mempraktekkan adat. Dan bagaimana pula mereka menjalani keduanya?

Hamzah Sahal dari NU Online telah mewawancarai Prof. Dr. Nurhayati Rahman beberapa waktu lalu di kantornya, Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sampai hari ini, Nurhayati adalah orang Bugis yang konsisten menyelami budayanya sendiri dengan cara akademik. Dari menulis skripsi, tesis, hingga disertasi, aktivis Muslimat NU Sulawesi Selatan ini menulis tentang La Galigo.

Empat ratus tahun lalu Islam sudah mendarat di sulawesi selatan. Artinya Islam juga sudah lama bergumul dengan Sulawesi Selatan lengkap dengan seluk-beluk keyakinan, kebudayaannya. Apakah Anda bisa memberi ilustrasi bagaimana keduanya bergerak?

Di sini ada sebuah sejarah lisan yang sangat terkenal dan popular di kalangan masyarakat pedesaan. Ada dialog antara Nabi Muhammad dan Sawere Gading (tokoh utama dalam agama tradisonal orang Bugis yang terdapat dalam karya sastra La Galigo, red). Diceritakan Nabi Muhammad bertemu dengan Sawere Gading. Keduanya berdebat dan beradu kesaktian.

Di sana diceritakan nabi Muhammad adalah seorang yang pandai berargumentasi dan juga sakti secara fisik. Nabi bisa berjalan di atas lautan tanpa alat bantu, dan mukjizat-mukjizat lain yang tidak dimiliki Sawere Gading. Karena Nabi Muhammad demikian sakti dan sempurna, akhirnya Sawere Gading menyerah kalah. Karena kalah, Sawere Gading menyerahkan semuanya kepada Muhammad. "Saya pergi saja. Saya akan kembali ke asalku. Dunia beserta isinya kuserahkan kepadamu, Muhammad. Terserah Engkau mau diapakan." Begitu kira-kira ungkapan penyerahan Sawere Gading kepada Muhammad.

Apa makna cerita itu?

Yang penting dari cerita ini adalah bukan sahih atau tidak, tapi struktur berpikir orang yang bercerita, orang yang menciptakan cerita itu. Yang paling penting di sini adalah bagaiamana ulama dulu menjelaskan  Islam masuk lewat pintu-pintu peradaban, lewat gerakan kultural, bukan kekuasaan, bukan Perda, apalagi kekerasan. Yang demikian ini, jauh lebih efektif. Jangan lupa, Perda juga bentuk interpretasi, hasil tafsiran seseorang. Jadi klaim bahwa Perda itu murni Al-Qur'an merupakan kebohongan luar biasa. Kita tahu Islam itu ada NU, Muhammadiyah, PERSIS, Ahmadiyah, Syi'ah, dan lain sebagainya.

Kalau faktanya demikian, aliran dan tafsir mana yang mau diperdakan, mana yang mau diformalkan? Oleh karena itulah sekarang kita melihat ada orang yang tidak setuju dengan Perda-perda Syari'at Islam. Kalau Islam diperdakan akan menjadi tunggal, yang akhirnya memihak kelompok tertentu. Pasti kan ada resistensi dari bawah, yaitu mereka yang merasa tafsir Islamnya tidak terakomodir. Ini salah satu problem penerapan Syari'at Islam.

Tadi disebutkan ada "Paradigma Lama" dan ada "Paradigma Baru". Bisa dijelaskan lebih jauh?

Yang dimaksud 'paradigma lama' adalah kepercayaan tradisional orang Bugis. Kitab sucinya bernama La Galigo, nabinya Sawere Gading. Itulah tadi yang berdebat dengan Nabi Muhammad di puncak gunung. Sedangkan 'paradigma baru' itu agama Islam yang kita kenal sekarang ini, berkitab Al-Qur'an dan nabinya, Muhammad bin Abdullah.

Sejarah agama dan adat di Indonesia ini dipenuhi konflik panjang dan terjadi di mana-mana. Perang Padri adalah salah satu bukti nyata dari konflik antara adat dengan agama. bisakan Anda menjelaskan dalam konteks Sulawesi Selatan?

Saya ingin mengungkapkan bahwa kerajaan yang ada di sini begitu istimewa. Seorang raja bertahta bukan karena dia anak sebagaimana terjadi di Yogyakarta, Inggris, Jepang, Maroko, Arab Saudi, dan lain-lain, melainkan dipilih oleh Dewan Adat. Dewan ini berfungsi mirip dengan DPR. Selain Dewan Adat, agamawan juga terlibat dalam proses bernegara. Keduanya tidak ada yang diunggulkan di mata sang raja, keduanya berposisi sama, sederajat.

Apa yang ingin Anda tunjukkan?

Saya ingin mengatakan bahwa kehidupan yang rukun antara agama dengan adat pada waktu itu merupakan peran ulama atau imam yang cerdas membaca situasi lokal. Mereka cerdas dan kreatif dalam berdialog, bahkan sampai pada tingkat kehidupan sehari-hari yang sangat detail. Misalnya, sampai hari ini kita masih menjumpai pembacaan Al-Qur'an dan Barzanji bersamaan dengan pembacaan La Galigo pada upacara pernikahan, khitanan, ataupun kelahiran.

Atau misalkan lagi bagaimana ulama mengganti tradisi memberi makanan ke laut, disebut Mappano, karena mereka menganggap ada nenek moyang di sana, diganti dengan membawa ke masjid. Sedangkan membawa sesajen ke gunung, disebut Mappaenre, diganti dengan membawa makanan ke imam. Jadi, setelah masuk Islam Mappano berarti membawa makanan ke masjid, sedangkan Mappaenre ke rumah imam, tidak lagi ke laut atau ke gunung.

Tapi buktinya sekarang ada ketegangan antara kaum adat dengan agamawan?

Pengamatan saya, yang membuat adat dan agama tegang adalah kelompok Islam yang datang belakangan. Mereka menghukumi ritual yang saya sebut tadi syirik dan berbau bid'ah. Inilah yang membuat kisruh kehidupan beragama dan beradat rusak. Setelah masa kemerdekan, kehidupan masyarakat adat, yang di dalamnya juga masyarakat Islam, menjadi semakin runcing karena kebijakan politik yang tidak paham situasi masyarakat bawah.

Kesimpulannya, pengembangan Islam secara kultural jauh lebih cair dan nyaman bagi siapa saja. Beda halnya dengan cara-cara kekuasaan, Perda dan segala macamnya. Ada satu kreativitas lagi yang membuat saya kagum dengan ulama dulu. Dalam fiqih, orang zina muhshan kan harus dirajam. Tapi ulama dulu di sini tidak melakukan itu. Ulama di sini menghukum orang berzina dengan Malawong, di-lawoni, diberi kain kafan. Pezina dimandikan, dikafani, dibacakan talqin, lalu dibuang ke laut. Maaf, bukan berarti saya membetulkan cara-cara seperti ini, tapi yang saya suka mereka telah berkreasi, tidak menjiplak mentah-mentah, meskipun datang dari ajaran agama.

Contoh lagi, soal pembagian waris. Dalam kewarisan, orang Bugis itu menganut persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Saya tidak membayangkan seperti apa resistennya mereka jika dikatakan bahwa dalam Islam, bagiannya perempuan hanya setengah dari laki-laki. Karena nilai waris di Bugis begitu kuat, ulama tidak mengatakan mentah-mentah aturan Al-Qur'an. Ulama bugis lalu mengatakan malempa orane, ma'junjung makunrae. Maksudnya laki-laki memikul (dapat dua), sementara wanita membawa barang di kepalanya cuma satu.. masih banyak contoh-contoh bagaimana ulama memperkenalkan islam di tanah bugis. Mereka memperkenalkan syari'at lewat jendela kultur, tidak dengan kekerasan, tidak dengan perang, tidak juga dengan pemaksaan dari atas. Memang islamisasi di sulawesi selatan ini lewat istilah jihad, tapi sudah dimaknai lain, yaitu siri, penegakan harga diri, martabat, dan rasa malu. Jadi islam ditegakkan melalui siri.

Apakah maksudnya jihad itu berarti bukan al-qital?

Ada juga yang berarti al-qital. Tapi imajinasi perang dalm jihad tidak sekuat makna lain.

Apa bisa disimpulkan bahwa Islam menerima adat?

Saya ingat. Ayah saya bergaul dengan para Bissu, pendeta dalam agama tradisonal. Kalau kita pergi ke kampung-kampung di acara perkawinan, yang mendandani kan para Bissu. Satu-satunya suku di dunia ini yang menghargai trans gender ya Sulawesi Selatan. Di sini multikultur sejak dulu. Coba Anda bayangkan, seseorang yang kelaminnya "tidak lazim", bahkan di banyak komunitas dipinggirkan, justru dihargai. Bissu jadi tokoh agama. Para Bissu adalah orang yang status sosialnya sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena mereka dinilai adil, tidak memihak. Mereka dianggap bisa menjadi perantara kaum laki-laki dan kaum perempuan kepada Tuhan.

Apakah orang Islam menerima tradisi Bissu?

Orang Islam di sini membiarkan praktek seperti itu. Mereka bergaul tanpa ada prasangka apapun. Kecuali pada massa DI/TII. Pada masa itu para Bissu dihabisi. Juga pada masa Orde baru. Rezim menggelar "operasi tobat". Orde Baru menganggap mereka menyimpang.

Bisa dijelaskan lebih jauh siapa itu Bissu?

Bissu adalah pendeta agama tradisional di kalangan masyarakat Bugis. Mereka ada yang Islam dan ada yang tidak. Yang tidak Islam ada di suku Tolotang di Sidrap dan Singka, serta agama Patungtung di Kajang, Bulukumba. Tak ada yang berubah meskipun mereka Islam. Islam dan kepercayaan lama melekat jadi satu. Mereka naik haji, tapi juga melaksanakan ajaran nenek moyangnya. Kalau orang Bugis merantau, orang tuanya pasti akan menasehati, "Nak, ingat yang diajarkan leluhur kita." Bukan mengatakan, "Nak, ingat pesan Nabi." Perilaku-perilaki mereka biasa disebut mapadua. Inilah satu bukti bahwa Islam di Sulawesi Selatan  begitu kuat menyatu dengan adat, dengan ajaran sebelumnya.

Apakah pernah terjadi ketegangan antara Islam dengan adat?

Pernah. Dan sampai sekarang masih ada. Muhammadiyah menggusur praktek-praktek keagamaan mereka. Tapi NU tidak. Orang NU suka sekali dengan kaum adat. Ada cerita bahwa di satu desa orangnya tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti ajaran Muhammad, kecuali mereka mendengar burung-burung di gunung bersaut-sautan di pagi hari. Ini pesan para orang tua mereka. Ayah saya yang NU membuat suasana seperti yang mereka imajinasikan. Akhirnya mereka masuk Islam. Tapi Muhammadiyah tidak melakukannya, karena dianggap tidak islami. Itulah sebabnya, Islam di sini berkembang, karena Islam di sini menerima ajaran nenek moyang mereka. Professor Cristian Peldrof membuat analogi menarik untuk orang Islam di Bugis. Dia bilang, "Orang Bugis itu di tangan kirinya sejarah masa lalu, sementara di tangan kanannya pembaharuan."

Apa maksudnya?

Maksudnya adalah bahwa orang Bugis mau menerima nilai-nilai baru, asalkan nilai-nilai lamanya juga tetap berjalan. Orang Bugis terbuka menerima ajaran dari luar selagi ajaran nenek moyangnya bisa dipraktekkan.

Mana yang lebih unggul di antara "tangan kanan" dan "tangan kiri"?

Jangan salah. Di antara kedunya tak ada yang lebih unggul. Keduanya adalah harmoni. Harmoni di antara langit dan bumi, siang dan malam, kanan dan kiri. Ibu yang disebut Cristian Peldrof sebagai harmonisasi di antara dua yang berlawanan.

Apakah bisa disimpulkan agamawan yang selama ini garang dengan kaum adat adalah sikap a historis dengan dengan sejarah Islam Bugis di Sulawesi Selatan?

Kurang lebih begitu. Saya melihat orang-orang yang tidak ramah dengan adat di sini itu orang Islam yang Arab, bukan orang Islam yang Bugis. Ketidakramahan itu semakin menjadi-jadi ketika Orde Baru hanya mengakui lima agama saja. Orde Baru mendatangkan guru agama Hindu di sekolah, anak-anak ya tidak paham, mereka tidak menerima. Yang membuat kisruh itu mereka, Orde Baru dan Islam Arab. Kita di sini baik-baik saja. Contoh, orang Tolotang yang Islam dan yang tidak berbaur tanpa ada prasangka apapun. Identitasnya juga sama. Kalau Anda datang ke sekolah, Anda tidak bisa membedakan mana yang Islam dan mana yang bukan. Baju dan kerudung mereka sama. Mereka berbaur dalam upacara perkawinan, kematian, dan lain-lain. Yang membedakan mereka hanya rumahnya. Kalau tiang rumahnya bulat itu Tolotang, sementara yang Islam segi empat. Itu saja.
***

Apa yang melatarbelakangi Anda menulis skripsi, tesis dan disertasi tentang La Galigo?

Begini. Ibu saya seorang bangsawan Bugis. Ia hadir di tengah-tengah keluarga dengan segenap kebugisannya. Sementara ayah saya datang dari tradisi santri yang kental. Keduanya menyatu dan mempengaruhi kehidupan kami. Umpamanya, sewaktu kecil saya sering mendengar nenek saya mengaji kitab "Hikayat Nabi Bercukur". Kitab itu dinyanyikan selepas shalat. Nada nyanyian itu persis seperti pembacaan La Galigo di rumah-rumah tiap malam Jumat. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa orang Bugis sulit melepas tradisinya, padahal tradisi baru (Islam, red.) sudah datang?

Kalau orang Bugis diperdengarkan kitab La Galigo, mereka bisa senyum-senyum, bisa menangis. Dan mereka kuat sampai tiga malam. Selebihnya ya karena saya ingin tahu secara mendalam La Galigo. Belum ada orang Bugis yang menuliskan sejarahnya sendiri.

Apa yang diajarkan La Galigo?

Kalau maksud pertanyaan Anda apakah La Galigo islami atau tidak. Jawabnya ada yang islami, ada yang tidak. Konsep ketuhanannya mungkin tidak islami. Mereka mempunyai dua dewa, dewa yang bermukin di atas langit dan dewa yang menempati bawah laut. Tapi konsep kejujuran, satunya kata dengan perbuatan, keadilan, sangat islami.

Apakah konsep ketuhanan juga dibaca oleh orang Islam? Apakah dipila-pilah?

Tidak. Tapi kalau orang Islam mendengarnya bisa tertegun. Entah itu artinya apa. La Galigo dibaca sesuai acaranya. Perkwainan beda dengan kematian, panen padi beda dengan pembacaan mengiringi orang mau merantau. Masing-masing ada babnya tersendiri.

Begini, orang Islam itu kalau dibawa ke nuansa Islam, maka seluruh dunianya Islam semua. Sikap yang sama juga ketika mereka masuk ke dunia adat, maka seluruhnya akan berubah, mereka masuk ke dunia adat dengan segala pernak-perniknya. Sikap seperti ini tidak hanya dilakukan orang Islam, juga mereka yang menganut Kristen.

Di antara ribuan baris yang ada di La Galigo, apa yang paling membuat Anda terkesan?

Tentu ada. Yang paling terkesan adalah soal bagaimana sikap orang ketika ada rintangan yang menghalang. Kira-kira isinya begini. "Apabila Engkau bertemu dengan kesulitan, bisa musuh atau apa saja yang menghadang perahu di tengah laut, belokkanlah perahumu tujuh kali. Kalau itu pun tak diberi jalan, maka hadapkanlah perahumu tujuh kali ke kiri. Kalau keduanya tidak diberi jalan, barulah engkau tempuh jalan kesulitan itu."

Ini pesannya La Pananrang kepada anaknya, To Pananrang ketika mau berlayar ke China. Pesan ini yang sering saya kutip untuk menasehati anak muda. Janganlah Anda bertindak emosional kalau belum berpikir tujuh kali ke kanan dan tujuh kali ke kiri. Jadi empat belas kali. Coba Anda bayangkan, dalam dan bijaksana sekali nasihat itu. Saya yakin kalau kita melakukan nasihat itu, tidak ada kebrutalan apapun di sekitar kita. []