Our Partners

Gunakan GSunni Mesin Pecari Aswaja, agar tidak tersesat di situs2 wahabi.. klik sini..

PCINU Maroko

get this widget here

Resources

Catwidget2

?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts4\"><\/script>");

Catwidget1

Pages

Catwidget4

?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts4\"><\/script>");

Catwidget3

Pages

Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts

Kamis, 15 Desember 2011

Pendidikan Tak Bisa Digeneralis

Sumber : NU Online
KH Sahal Mahfud: Pendidikan Tak Bisa Digeneralis
Pemerintah telah mengupayakan penegerian madrasah-madrasah swasta. Tahun ini, ditargetkan ada 470 madrasah swasta yang telah dinegerikan. Sekarang ini yang sudah terealisasi lebih dari 200 madrasah. Namun untuk maju apakah madrasah harus berstatus negeri? Bagaimana dampaknya bagi madrasah yang swasta yang dinegerikan? Bagaimana dengan madrasah dan sekolah-sekolah swasta lainnya yang berstatus negeri, apakah anggaran pemerintah hanya diprioritaskan untuk sekolah negeri?

Berikut wawancara NU Online dengan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Sahal Mahfudh, di kantor PBNU Jakarta, Senin 26 Oktober 2009.

Menurut Kiai bagaimana dengan penegerian madrasah ini? Apa yang perlu disikapi? Madrasah kan juga terkait dengan aset NU.

Saya itu yang penting madrasah itu harus punya standar. Kalau tidak ya akan susah, akan diombang-ambingkan perkembangan zaman. Nah kalau sudah punya standar, dengan dinegerikan pemerintah, standar ini bisa dipertahankan tidak? Kalau tidak kenapa kita harus ikut pemerintah dengan menghilangkan perjuangan. Seperti saya katakan kalau nggak punya standar ya susah juga. Ya kita lihat aja nanti gimana.

Madrasah ini kan terkait dengan ases NU, kalau dinegerikan kita tidak punya wewenang

Anda bilang aset milik NU tapi kan kita ga punya bukti, hanya mengakui saja. Jadi masih tidak lepas dari para pendiri kan? Mereka itu masih banyak berpengaruh. Nah harapan saya, semua madrasah harus punya standar sebagai pegangan. Siapapun yang akan mengajak madrasah punya standar ga? Kalaul nggak no! Kalau masih bisa oke, sepanjang tidak merugikan

Yang menentukan standar NU atau ma’arif?

Tentu di situ kembalinya

Menurut pak kiai apa yang bisa dijadikan pokok standar bagi madrasah?

Wah itu tidak bisa digeneralis. Itu tergantung kebutuhan daerah, tidak bisa digeneralis. Salah itu nanti. Pendidikan tidak bisa digeneralis. Kalau digeneralis, jadinya itu nanti keseragaman. Orang itu punya pengetahuannya sendiri-sendiri, latar belakangnya sendiri-sendiri, kalalu standarnya harus sama ya ndak bener. Artinya apa? Dalam pendidikan itu jangan sampai yang bodoh dipaksa pinter yang pinter jangan maju. Yang pinter harus nurut kelas. Tidak bener itu. Yang yang otaknya hebat itu belum waktunya naik ya nunggu tahun ajaran berikutnya. Ini kan namanya di tekan. Tapi yang bodoh harus di tekan harus naik, harus naik! Ini yang menjadi angen-angen saya. Memang saya orangnya dari pesantren, kalau di pesantren kan tidak begitu.

Dalam penegerian itu biasanya malah yang menentukan standar pemerintah?

Ya. Pemerintah yang punya standar sendiri. Biasanya kan kita tidak perlu standar. Salah lagi, kalau penegerian itu ujungnya adalah uang. Itu sudah naudzu billahi min dzalik, jangan sampai terjadi. Saya sesalkan dan tidak sedikit itu yang motifnya penegrian adalah uang.

Biasanya madrasah yang ingin dinegerikan itu sudah turun ke generasi kedua-ketiga, dan biasanya motifnya misalnya kepala sekolah ingin menjadi PNS

Ya jadi pegawai negeri itu

Bagaimana NU merespon?

Ya, perlu merespon. Tapi NU harus menyadari bahwa itu hanya sebatas anjuran-anjuran karena pemilikan aset ini tidak dibuat oleh NU hanya ngakoni.

Selama ini dana pemerintah untuk pendidikan sebagian besar terserap oleh negeri, apa ada usulan lain dari PBNU misalnya dana pemerintah diperbesar untuk sekolah swasta?

Ya bener. Sebenarnya pemerintah harus lebih besar menganggarkan untuk sekolah swasta karena jumlahnya lebih besar untuk sekolah swasta dari pada yang negeri. Jasanya juga lebih banyak yang swasta dari pada yang negeri. Negeri terbatas kog. Yang masuk pun dibatasi, begini-begitu. Kalau swasta itu bukan hanya yang bodoh-bodoh, yang melarat itu ada di swasta.

Jadi yang dijalankan pemerintah sekarang terbalik?


Ya. Meskipun pemerintah tidak akan setuju dengan pendapat saya ini, tapi bagi saya ini prinsip.

Yang diharapkan juga bisa menyampaikan aspirasi ini siapa, apakah anggota partai Islam, atau siapa?


Waduh, sudahlah, mana sih sekarang ada partai yang idealis. Susah.

Untuk pemerintah yang sekarang apa bisa diharapkan lebih baik, misal Mendiknasnya kan sekarang orang NU. Barang kali Kiai juga punya kedekatan pribadi?

Ini adalah pertama kali NU menduduki Departemen Pendidikan, selama Republik ini berdiri. Dalam hal ini tentu yang paling penting bagaimana orientasi nasional. Jadi kalau sudah orientasi ke NU kan susah juga. Jadi karena dia menteri ya orientasi nasional. Biasanya orang NU itu kalau ada yang jadi malah dibebani, ingin menjadi ini, ingin menjadi pegawai negeri. Saya tidak senang anak-anak NU yang begitu-itu. Biarkanlah Pak Nuh ini mempunyai kesempatan mengembangkan pendidikan secara nasional, tapi nuansanya adalah nuansa islami. (*)

Comments :

0 komentar to “Pendidikan Tak Bisa Digeneralis”